Pusat dan Daerah Harus Sejalan dalam Bangun Sistem Transportasi
Jum'at, 21 Agustus 2020 - 11:31 WIB
loading...
Suasana di Halte Transjakarta Harmoni, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Foto/Dok SINDOphoto/Adam Erlangga
A
A
A
JAKARTA - Pagebluk Covid-19 bisa momentum untuk membangun jaringan dan memperbaiki transportasi umum. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan perlu integrasi angkutan umum secara fisik, jadwal, dan pembayaran.
“Namun, untuk Indonesia harus ditambah dengan integrasi pemikiran. Pasalnya, pemikiran pembangunan transportasi umum antara pusat dan daerah kerap tidak sejalan," ujarnya, Jumat (21/8/2020).
Dia mengungkapkan daerah kerap meminta bantuan untuk pengembangan transportasi umum berupa sarana. Akan tetapi, pemerintah daerah (pemda) kadang belum menyiapkan perencanaan jaringan dan pengelolaan atau operasional transportasi umum.
(Baca juga: Bus Transjakarta D21 Rute UI-Lebak Bulus Kembali Beroperasi, Ini Jadwalnya ).
"Akibatnya, bantuan fasilitas transportasi berupa bus tidak dapat beroperasi secara maksimal di daerah. Bahkan, ada beberapa daerah menunda atau tidak mengoperasikan bus yang mereka minta," tuturnya.
Tidak semua punya perilaku seperti. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menyatakan ada daerah cukup kreatif, inovatif, dan peduli terhadap keberadaan transportasi umum. Bahkan, hal tersebut dilakukan di tengah keterbatasan anggaran.
(Baca juga: Kampanye Angkutan Umum, Pemerintah Gandeng Operator dan Ahli Transportasi ).
Beberapa daerah yang memiliki jaringan transportasi umum, seperti Kabupaten Tabanan (Trans Tabanan), Kota Semarang (Trans Semarang), dan Kota Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Trans Jateng dan Trans Yogya.
Djoko menilai, buruknya layanan transportasi umum di daerah disebabkan dua hal, yakni lemahnya sumber daya manusia dan kurang pedulinya kepala daerah. “Rata-rata kemauan politik membangun layanan transportasi umum di daerah masih rendah," ucapnya.
“Namun, untuk Indonesia harus ditambah dengan integrasi pemikiran. Pasalnya, pemikiran pembangunan transportasi umum antara pusat dan daerah kerap tidak sejalan," ujarnya, Jumat (21/8/2020).
Dia mengungkapkan daerah kerap meminta bantuan untuk pengembangan transportasi umum berupa sarana. Akan tetapi, pemerintah daerah (pemda) kadang belum menyiapkan perencanaan jaringan dan pengelolaan atau operasional transportasi umum.
(Baca juga: Bus Transjakarta D21 Rute UI-Lebak Bulus Kembali Beroperasi, Ini Jadwalnya ).
"Akibatnya, bantuan fasilitas transportasi berupa bus tidak dapat beroperasi secara maksimal di daerah. Bahkan, ada beberapa daerah menunda atau tidak mengoperasikan bus yang mereka minta," tuturnya.
Tidak semua punya perilaku seperti. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menyatakan ada daerah cukup kreatif, inovatif, dan peduli terhadap keberadaan transportasi umum. Bahkan, hal tersebut dilakukan di tengah keterbatasan anggaran.
(Baca juga: Kampanye Angkutan Umum, Pemerintah Gandeng Operator dan Ahli Transportasi ).
Beberapa daerah yang memiliki jaringan transportasi umum, seperti Kabupaten Tabanan (Trans Tabanan), Kota Semarang (Trans Semarang), dan Kota Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Trans Jateng dan Trans Yogya.
Djoko menilai, buruknya layanan transportasi umum di daerah disebabkan dua hal, yakni lemahnya sumber daya manusia dan kurang pedulinya kepala daerah. “Rata-rata kemauan politik membangun layanan transportasi umum di daerah masih rendah," ucapnya.
(zik)
Lihat Juga :
