alexametrics

Survei Lemkapi, 86% Publik Percaya TNI dan Polri Netral di Pilpres 2019

loading...
Survei Lemkapi, 86% Publik Percaya TNI dan Polri Netral di Pilpres 2019
Lemkapi melakukan survei soal netralitas TNI-Polri menjelang Pilpres 2019. Hasilnya 86,1% responden percaya bahwa aparat TNI dan Polri netral lama bertugas. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis kepolisian Indonesia (Lemkapi) melakukan survei soal netralitas TNI-Polri menjelang Pilpres 2019. Hasilnya 86,1% responden percaya bahwa aparat TNI dan Polri netral lama bertugas.

Survei dilakukan sejak 1-13 April 2019 di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden 1.000 orang. Metode survei multistage random sampling dengan usia responden 17 tahun ke atas. “Margin of error 1,9% dan tingkat kepercayaan 95%,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (15/4/2019).

Mantan anggota Kompolnas ini mengatakan, survei dilaksanakan menggunakan jaringan mahasiswa di seluruh Indonesia ini. Hasilnya 86,1% responden percaya bahwa aparat keamanan yakni TNI dan Polri dinilai masih netral dakan bertugas.



Alasan responden percaya karena melihat penegasan dan komitmen Panglima TNI dan Kapolri yang sudah berkali kali memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar netral dan tidak akan segan-segan memberi sanksi tegas jika ada yang tidak netral. Responden juga percaya bahwa TNI dan Polri akan bertugas netral dalam pilpres karena semua pihak mengawasi pelaksanaan Pemilu. “Sedang jumlah responden yang belum sepenuhnya percaya adalah sebesar 10,7%," ujarnya.

Menurut Edi, responden memberi alasan kurang percaya karena sering mendengar berita hoaks yang beredar di medsos bahwa ada aparat yang tidak netral. Selain itu dalam survei juga tercatat sebanyak 3,2% responden tidak memberikan pendapat.

Agar kampanye lebih efektif dan alasan keamanan serta biaya bisa lebih murah pada Pemilu 2024, banyak responden menyampaikan masukan agar kampanye waktunya dikurangi dari 6 bulan menjadi 4 bulan. "Masukan masyarakat ini patut diperhatikan penyelenggara Pemilu pada masa mendatang," tambah doktor ilmu hukum ini.
(poe)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak