Mendagri: Pers Terus Dapat Menyajikan Fakta, Sebagai Alat Kontrol Pemerintah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi penyelenggaraan Silaturahmi Nasional yang diselenggarakan KORAN SINDO dan SINDOnews.com. Mendagri berkisah tentang perjalanannya berkecimpung di dunia politik selama kurang lebih 30 tahun.

"Salah satu yang membesarkan nama saya adalah pers. Yang membiayai saya berpolitik sampai di Jakarta juga media di Jateng dulu. Dan saya juga pernah menjadi wartawan. Maka kalau diundang pers saya berusaha untuk hadir," ujar Tjahjo saat menghadiri kegiatan Indonesia Visionary Leader yang diselenggarakan KORAN SINDO dan SINDOnews.com di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 29 Maret 2019.

Tjahjo berharap seluruh media/pers untuk terus menjadi media arus utama (mainstream) yang dapat menyajikan fakta-fakta bagi masyarakat. Peran pers sebagai alat kontrol, ujar Tjahjo, harus terus dijaga secara objektif dan penuh tanggung jawab. "Masukan dan kritik yang membangun sangat diperlukan, agar proses check and balance dari pers sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi berjalan dengan baik," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo mengapresiasi SINDO yang rutin memberikan penghargaan kepada kepala daerah. "Saya yakin kepala daerah ini dari 514 kepala daerah bupati/walikota beserta wakil, 34 Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemimpin yang amanah karena dipilih langsung oleh rakyat. Dia punya program, punya konsep, punya gagasan untuk memajukan demi kemaslahatan masyarakat dan daerah yang dia pimpin," ujarnya.

Tjahjo menambahkan, para kepala daerah harus punya visi ke depan dan berani melakukan berbagai terobosan kebijakan. "Sekecil apapun harus punya inovasi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha," paparnya.

Untuk itu, Tjahjo mengimbau agar para kepala daerah jangan takut berbuat salah. "Harus berani sekecil apa pun membuat inovasi. Jangan takut dikritik oleh pers. Harus terbuka 24 jam kepada pers," tandasnya.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, kondisi saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi membuat penyebaran atau diseminasi informasi menjadi sangat cepat. Kecepatan distribusi menjadi faktor yang sangat penting, dan informasi yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan. "Terutama di instasi pemerintah di mana fungsi sebagai pelayanan publik," ujar Tjahjo.

"Kami cukup terkejut kemarin kantor Menpan RB mengumumkan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang sudah melakukan e-Goverment, ternyata dari 514 Kabupaten/Kota itu baru 25% di tingkat kota, dan hanya 8% di tingkat Kabupaten, dan hanya 48% di tingkat Provinsi yang melakukan e-Gov. Saya kira e-planning itu menjadi kata kunci, e-government, e-budgeting, e- yang lain lain dalam upaya memprcepat proses interaksi antara pimpinan, antara lembaga, konektivitas antar daerah, antar pulau, antar kawasan, interaksi yg semakin terbuka antara unit pemerintahan denga masyarakat yang ada," kata Tjahjo Kumolo.