Praktisi Intelijen Sebut Isu HAM 98 Sudah Basi dan Tak Laku

JAKARTA - Praktisi Intelijen, Fauka Noor Farid mengatakan, menjelang Pilpres 2019, ada sejumlah oknum yang bermain dan menyalahartikan tupoksi sebagai intelijen negara. Menurutnya, hal ini sudah salah, dan tidak boleh ditolerir.

Sejumlah kejadian yang terjadi di Indonesia belakangan ini, menurut Fauka Noor Farid, melihat fakta di lapangan ada indikasi permainan aparat intelijen negara yang bermuatan politis. Hal ini terang sangat tidak baik.

"Ini semacam dibangun satu pihak perang intelijen, tidak boleh itu. Ini karena isu HAM 98 tidak mempan untuk menyerang, karena isu itu sudah basi, maka dimunculkan lagi isu teroris dan khilafah HTI yang diarahkan ke kubu yang bersebrangan," ujarnya, sabtu (23/3/2019).

Disampaikannya, adanya isu HTI yang dikaitkan dengan kubu capres 02, tampak jelas untuk menyaingi isu PKI yang ditujukan pada tim kubu 01.

"Kalau isu komunis yang digulirkan bukan hanya sekedar isu tapi memang faktanya ada, dari Tjiptaning sendiri telah membuat buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI dan mengatakan bahwa 15 juta anak cucu PKI siap bangkit. Ini Real bukan hoaks dan mereka ada di parlemen. Sedangkan HTI belum tentu ada di kubu 02 tapi sudah digulirkan isu itu," katanya.

Menurutnya, untuk menjadikan negara kilafah tidak semudah itu, karena harus menguasai parlemen, eksekutif dan yudikatif.

"Lah mereka di parlemen aja tidak ada, gimana mau mengubah Indonesia menjadi negara kilafah. Apalagi dalam perjanjian Ijma Ulama dengan capres 02 tidak ada satu pun pasal tentang negara kilafah justru salah satu poin penting adalah kembali kepada Pancasila Dan UUD 45 yang asli. Jadi menurut saya pembubaran HTI dan membentuk negara kilafah adalah Grand desain yang dihembuskan untuk menandingi isu PKI," katanya.

Menurut Fauka, propaganda yang dibuat pihak intelijen ini sangat berbahaya. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa adanya permainan intelijen dalam menciptakan isu yang mengarah pada politisasi.

"Intelijen negara itu harusnya netral. Fakta di lapangan menunjukkan itu, seperti kasus Neno Warisman dan banyak kasus lagi, teroris baru-baru ini. Ini bahaya jika digulirkan, bunuh diri namanya, dan mengada-ngada jika dikaitkan dengan khilafa dan kubu 02," ungkapnya.

Lanjut Fauka, di dalam perjanjian fakta integritas Capres 02 dengan Ijtima Ulama, tidak ada menyatakan bahwa negara ini akan dibuat khilafah.

"Itu yang tidak boleh, ada grand desain mengenai itu, seakan-akan kejadian tersebut dilakukan HTI, yang akan membuat negara khilafah dan itu dikaitkan dengan kubu Capres 02. Harusnya netral, sama dengan lembaga-lembaga lainnya, harus netral. Jika tidak netral bunuh diri itu namanya," terangnya.