Open Government: Perkembangan dan Masa Depan

Arie Hendrawan

Mahasiswa Magister Ilmu Politik Undip

PADA 11-17 Maret 2019 lalu kita mem­­peringati Open Go­ver­n­ment Week (OGW) di berbagai daerah. Ada macam-macam bentuk ke­giat­an OGW seperti seminar, so­sialisasi, talkshow, diskusi pu­blik hingga pameran. OGW me­rupakan rangkaian dari ke­giat­an yang dilaksanakan serentak secara global oleh negara-ne­ga­ra anggota Open Government Partnership (OGP) terkait topik keterbukaan pemerintah. Di Indonesia sendiri OGW hadir di em­pat wilayah, yaitu Sema­rang, Sintang, Sikka, dan Jakarta.

Sebagian di antara kita mung­kin belum familier de­ngan terminologi open govern­ment. Konsep open government sebenarnya berasal dari artikel Wallace Parks yang bertugas di Subkomite Informasi Peme­rin­tah Amerika Serikat pasca-Pe­rang Dunia II. Memang jika diperkenalkan sebagai konsep dari transparansi dan akun­ta­bilitas pemerintahan, pada masa Yunani Kuno juga telah ada institusi bernama euthyna. Euthyna bertugas memeriksa pertanggungjawaban pejabat publik di depan majelis warga.

Kemudian dalam sejarah yang lebih baru, gagasan bahwa pemerintah harus terbuka un­tuk pengawasan publik berasal dari zaman Renaisans (Renais­san­ce) ketika banyak filsuf me­nyerang doktrin absolut ten­tang kera­ha­si­aan negara. Na­mun tonggak his­toris open go­ver­nment terjadi pada 2009 saat Obama mele­gi­ti­ma­si Memo­ran­dum of Transpa­ran­cy and Open Government yang lalu juga di­iku­ti dengan pelun­cur­an situs data.gov.uk oleh Pe­me­rin­tah Inggris pada 2010.

Open government kembali mendapatkan momentum emas setelah Open Government Par­t­ner­­ship (OGP) dideklarasikan oleh delapan negara, yaitu Ame­rika Serikat, Brasil, Inggris, Mek­siko, Norwegia, Afrika Selatan, Fi­lipina, dan Indonesia, di sela-sela Sidang Umum PBB pada 2011. OGP adalah inisiatif mul­tilateral yang bertujuan mem­bentuk komitmen konkret da­lam mempromosikan pe­me­rin­tah terbuka, mem­ber­da­ya­kan warga, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru.

Open Government di Indonesia

Titik awal perkembangan open government di Indonesia adalah peluncuran gerakan Open Government Indonesia (OGI) oleh Wapres Budiono di Istana Pre­siden pada Januari 2012.

Di tingkat nasional, OGI setidaknya memiliki dua pro­gram unggulan, yaitu Portal Satu Data dan LAPOR! Pertama, Por­tal Satu Data merupakan portal resmi pemerintah untuk data terbuka Indonesia yang ber­i­sikan data lintas kementerian, lembaga pemerintahan, peme­rin­tah daerah, dan semua ins­tansi terkait lain yang meng­ha­silkan data mengenai In­do­ne­sia. Portal Satu Data adalah sim­bol transformasi keterbukaan informasi dari pemerintah yang sebelumnya close by default men­jadi open by default.

Kedua, LAPOR! merupakan singkatan dari Layanan As­pi­rasi dan Pengaduan Online Rak­yat yang mulanya dibuat atas inisiatif Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pe­ngen­dalian Pembangunan (UKP-PPP). LAPOR! terkoneksi de­ngan berbagai lembaga pe­me­rintah seperti kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah. Melalui sistem LAPOR!, masyarakat da­pat berinteraksi dengan pe­me­rintah mengenai pengawasan pembangunan dan im­ple­men­tasi pelayanan publik.

Masa Depan Open Government

Namun perkembangan open government di Indonesia yang tampaknya sudah berjalan de­ngan cukup baik bukan tanpa ma­salah. Masih ada berbagai pe­kerjaan rumah bagi OGI yang per­lu diselesaikan agar mampu me­ningkatkan kualitas open go­vernment Indonesia di masa de­pan. Hal tersebut setidaknya bisa terlihat dari performa In­do­nesia menurut Open Data Ba­ro­meter maupun Global Open Data Index. Dari rentang 2014-2017, peningkatan skor open data In­do­nesia masih sangat lamban.

Menghadapi persoalan ter­sebut, pengembangan ka­pa­si­tas mutlak dilakukan oleh OGI, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pertama, dari segi kuan­titas, OGI perlu untuk me­mastikan bahwa seluruh pe­me­rintah daerah terintegrasi de­ngan LAPOR! dan Portal Satu Data. Sampai Januari 2019, ma­sih ada sejumlah pemkab yang belum terjangkau LAPOR! dan Portal Satu Data. Padahal, di era desentralisasi seperti saat ini, domain pertautan layanan pu­blik dengan masyarakat banyak terjadi di level daerah.

Kedua, dari segi kualitas, OGI perlu memastikan bahwa sis­tem LAPOR! dan Portal Satu Data tidak hanya sebatas di­res­mikan secara formal, tetapi juga harus dijalankan secara efektif. Dalam sistem LAPOR! misalnya, rata-rata laporan yang selesai masih di bawah 65% dari total la­poran yang men­capai 1.180.609 (per Januari 2017). Selain itu fitur dengan konsep forum dis­kusi publik dapat ditambahkan untuk membuka ruang dis­kur­sus masyarakat tentang input maupun output kebijakan.

Terakhir, perlu ada re­in­terpretasi bahwa open go­vern­ment bukan “portalisasi digital” informasi publik semata. Esen­sinya, open government adalah sebuah sistem, sedangkan tek­nologi merupakan instrumen. Jadi open government juga harus dapat diaplikasikan secara lang­sung, contoh dengan dialog pu­blik berkala seperti di Bo­jo­negoro melalui Dialog Jumat. Kita berharap di masa depan, open government akan men­du­kung berbagai upaya resolusi ma­salah krusial bangsa guna mewujudkan SDGs.