Jokowi: Indonesia Butuh Pemimpin Berpengalaman

JAKARTA - Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah perubahan lanskap ekonomi, sosial, dan politik dunia. Sebagai negara besar dengan jumlah 269 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau di 34 provinsi, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki berpengalaman untuk menahkodai kapal besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan tersebut disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Kiai Ma'ruf yang digagas Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019) malam.

Jokowi mengatakan, ekonomi global saat ini belum pada posisi normal sehingga pertumbuhan masih sangat rendah. "Lanskap ekonomi dunia berubah, lanskap politik berubah, lanskap sosial juga berubah. Ini akan berimbas pada lanskap politik, lanskap ekonomi, dan lanskap sosial kita dan negara-negara lain. Kita menghadapi tantangan besar," tuturnya.

Menurut Jokowi, Indonesia dengan 269 juta penduduk yang berbeda-beda suku, agama, adat, agama, trradisi dan bahasa daerah, di satu sisi menjadi kekuatan, namun di sisi lain juga bisa menjadi kelemahan.

"Apa yang ingin kita sampaikan, negara sebesar Indonesia dengan 17 .000 pulau ini adalah kapal besar yang memerlukan nahkoda yang memiliki pemgalaman yang baik," paparnya.

Jokowi mengaku beruntung karena memiliki pengalaman panjang dan berjenjang di pemerintahan. Mulai dari bawah sebagai wali kota Solo dua periode, kemudian naik ke jenjang tengah menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya dipercaya rakyat menjadi Presiden. "Pengalaman itu memberikan keuntungan saya dalam menahkodai kapal besar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," urainya.

Menurut dia, pengalaman yang didapatkannya tersebut sangat banyak membantu ketika dirinya menjadi presiden. Jokowi bahkan mengaku ketika awal mula menjadi wali kota Solo, butuh waktu dua tahun untuk belajar beradaptasi dalam mengelola pemerintahan.

"Tidak mudah. Jangan dipikir gampang. Berbeda total (mengurus pemerintahan dengan mengelola bisnis-red). Itu baru pada posisi dewan kota. Bayangkan yang namanya negara dengan 514 kabupaten/kota. Sekali lagi saya belajar menyusuaikan diri. Kalau saya tak memiliki pengalaman. Artinya, jangan apa? Jangan diberikan (kewenangan mengelola negara kepada) yang masih coba-coba gitu lho. Setuju enggak? Itu yang saya maksud. Saya ngomong adanya," katanya.

Jokowi menuturkan, dalam lima mengelola negara, saat ini Indonesia masih pada proses berjalan membangun pondasi sebagai syarat menjai negara maju.