alexametrics

KPK Agenda Periksa Rommy dan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

loading...
KPK Agenda Periksa Rommy dan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Ketua Umum PPP nonaktif, Romahurmuziy terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag. Foto/SINDOphoto/Dok
A+ A-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nonaktif, Romahurmuziy terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag).

Diagendakan hari ini, Rommy akan diperiksa oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka. "RMY (Romahurmuziy) diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diasnyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Selain Romi, KPK juga memeriksa dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.



"Mereka (Muafaq dan Haris) juga akan diperiksa sebagai tersangka," ungkap Febri.

(Baca juga: KPK Usut Asal Usul Uang Rp600 Juta di Ruang Menteri Agama)

Dalam kasus ini, Rommy ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengatur seleksi jabatan di Kemenag. Rommy diduga meloloskan Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin (HRS) sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Rommy ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. Rommy sebagai penerima suap sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap.

(Baca juga: Usut Jual Beli Jabatan, KPK Geledah Kanwil Kemenag Gresik)

Atas perbuatannya, Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
(maf)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak