Denny JA Pertanyakan Keakuratan Survei Litbang Kompas

JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas mengenai elektabilitas dua pasangan capres-cawapres yang ikut Pilpres 2019 dipertanyakan salah satu senior yang berkecimpung di dunia survei nasional. Denny JA, pemilik Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mempertanyakan hasil survei Litbang Kompas.

Ia bahkan mempertanyakan apakah survei itu dipercaya. "Apakah Kompas bermain politik? Dengan redaksi yang berbeda begitu banyak yang bertanya hal yang sama soal publikasi survei Harian Kompas di hari itu," ujarnya seperti dikutip dari tulisannya yang tersebar di media sosial, Rabu (20/3/2019).

Diketahui Jokowi digambarkan menurun dari 52,6% (Oktober 2018) ke 49,2% (Maret 2019). Prabowo menaik dari 32,7% (Oktober 2018) menjadi 37,4% (Maret 2019). Pesannya: Jokowi hati-hati! Belum aman!

Denny mengatakan, Kompas memang menyajikan pula simulasi yang ia sebut ekstrapolasi elektabilitas. Jika pemilih yang belum menentukan tidak dihitung, sebanyak 13,4% (terbagi proporsional), Jokowi masih unggul 56,8% versus 43,2%.

Jika pilpres diselenggarakan di hari survei, sebenarnya Kompas juga mengabarkan Jokowi menang besar yakni doubel digit, dengan selisih 13,6%. Kemenangan Jokowi di 2019 lebih besar dibanding kemenangan Jokowi di Pilpres 2014, yang hanya sekitar 7%.

Walau dikabarkan menang, kecemasan datang di banyak kubu Jokowi. Kompas menggambarkan Jokowi belum di angka psikologis 50% (elektabilitas yang tidak diekstrapolasi). Jokowi juga digambarkan menurun trennya, hampir di semua kantong pemilih.

'Walau dikabarkan kalah, harapan datang dari banyak kubu Prabowo. Trend Prabowo digambarkan menaik. Masih ada satu bulan lagi trend menaik itu terjadi untuk melampaui Jokowi," ujar Denny.

"Tapi apakah survei Litbang Kompas berpolitik? Saya tak punya info untuk memberikan respons yang bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Menurut Denny, sejumlah lembaga survei seperti LSI Denny JA, SMRC, Indikator, Charta Politika, dalam survei di waktu yang tak terlalu berbeda memiliki hasil survei yang berbeda. Hasilnya mirip. “Jokowi sekitar 52-58%. Prabowo sekitar 30-35%. Tapi biarlah aneka data berhamburan di ruang publik walau berbeda. Sebagaimana kita membiarkan seribu bunga berkembang," tandasnya.