Jokowi-Ma'ruf Dinilai Punya Solusi Perbaiki Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA - Pascadebat ketiga Pilpres 2019 yang menghadirkan cawapres dari kedua kubu, pandangan dan pengetahuan masyarakat diharapkan semakin terbuka.

Kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai sudah memiliki solusi ampuh dalam mengatasi problem kependudukan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Dengan berbagai program dan kartu penjamin kesehatan, pendidikan, dan dalam waktu dekat akan diluncurkan kartu untuk pekerja, maka hal-hal utama yang menyangkut harkat hidup semua orang, secara perlahan tapi pasti, sudah diatasi pemerintah serta memberikan kepuasan pada rakyat.

Hal itu disampaikan Purnawan Junadi, konsultan administrasi dan kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia, Selasa 19 Maret 2019 ketika mengomentari debat cawapres antara Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno yang beradu visi-misi dalam mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dan budaya.

“Tujuan pembangunan adalah meratakan hasil pembangunan ke seluruh Indonesia, serta meningkatkan kualitas hasil dari pembangunan. Kini, indeks pembangunan manusia Indonesia sudah meningkat dari 68,9 menjadi 70,81. Sudah mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi (high human development). Ini artinya, segala hal yang menyangkut manusia Indonesia sudah jauh lebih baik,” tuturnya.

Berdasarkan indikator itu, dia menambahkan, untuk kepemimpinan nasional di masa lima tahun mendatang, Jokowi-Ma’ruf Amin sudah memiliki solusi ampuh atasi masalah harkat hidup orang banyak.

“Kini, sebanyak 26 dari 34 provinsi juga sudah mencapai tingkat high human development. Papua juga akan masuk kategori middle human development. Angka kematian bayi kita menurun dari 32 di tahun 2014 menjadi 24 pada 2018. Demikian juga dengan angka kematian balita menurun dari 40 menjadi 32 dalam waktu yang sama,” tuturnya.

Mengenai kesehatan, Purnawan juga menyatakan bahwa BPJS sekarang ini telah mencakup 217 juta peserta atau sekitar 77% dari penduduk Indonesia. Dari sejumlah itu, ada sebesar 131 lebih juta orang adalah penerima bantuan iuran. Artinya preminya dibayar oleh pemerintah pusat APBN sebanyak 95,6 juta orang dan melalui pemerintah daerah melalui APBD sebesar 34,7 juta orang.

“Mengenai kemiskinan, dengan angka 9,66 persen, atau 25,67 juta penduduk miskin dinilai sebuah prestasi yang baik. Demikian juga meningkatnya anggaran perlindungan sosial. Intinya, tidak boleh ada penduduk yang miskin sama sekali," tuturnya.

Dia juga yakin Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang akan diluncurkan Jokowi akan meningkatkan kualitas SDM. Efek pendidikan akan meningkat dan memindahkan penduduk dari strata ekonomi di bawah menjadi strata ekonomi di atasnya.

"Kartu Prakerja juga menjadi jembatan dalam krisis mencari pekerjaan sehingga orang termotivasi mencari pekerjaan dan tidak menjadi jatuh miskin karena dalam proses pencarian kerja,” tuturnya.