alexametrics

Perlu Kawal Perkara Pembobolan Deposito MKBD PT Yule ke Pengadilan

loading...
Perlu Kawal Perkara Pembobolan Deposito MKBD PT Yule ke Pengadilan
Pemerhati Kebijakan Publik, Ferdinand Saragih mengajak publik kawal penyelesaian perkara pembobolan deposito MKBD PT Yule. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Publik diajak untuk mengawal penyelesaikan perkara pembobolan deposito MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan) PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (Yule).

Pemerhati Kebijakan Publik, Ferdinand Saragih menyampaikan hal itu, Rabu (20/2/2019) menanggapi pemberitaan seputar perkara pembobolan deposito MKBD PT Yule. Untuk diketahui, perkara pembobolan deposito PT Yule saat ini sudah berproses di Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri menyatakan sudah menerima penyerahan tiga tersangka dalam kasus pembobolan deposito PT Yule yakni Luciana (mantan Direktur Utama Yule), Johnlin Yuwono (mantan komisaris Yule), dan Jonathan Yuwono (Direktur PT. Jeje Yutrindo Utama/mantan Pemegang Saham Pengendali Yule).



“Kami masih susun surat dakwaan dan InsyaAllah minggu ini dilimpahkan ke pengadilan,” kata,” kata Mukri.

Mukri juga mengatakan seluruh pasal yang dituduhkan kepada tiga tersangka dalam perkara ini sudah terpenuhi sehingga dinyatakan P21.

Lebih lanjut, Ferdinand mengungkapkan perkara tersebut mendapat perhatian sekaligus patut dipertanyakan.

“Apakah mungkin Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntuntan) atas perkara pembobolan deposito MKBD, yang belakangan ini sempat ramai diberitakan di berbagai media? Bukankah penyerahan berkas perkara dan titipan tahanan atas nama tersangka Jonanthan Yuwono, John Lin Yuwono dan Luciana oleh Bareskrim Polri setelah sebelumnya Kejagung menyatakan berkas perkara sudah lengkap (P21),” kata Ferdinand.

Menurut Ferdinand, berbagai laporan media menyebutkan para tersangka diduga, pertama, melanggar Peraturan Bapepam V.D.7 Pasal 2 huruf g, diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 72/POJK.04/2017. Intinya, MKBD tidak boleh dijadikan jaminan utang.

Kedua, pidana pasar modal (pasal 90, pasal 104, dan pasal 107 UU Pasar Modal), Ketiga, pidana perbankan (pasal 49 ayat (2) huruf b _juncto pasal 51 ayat (1) juncto pasal 2 dan pasal 9 ayat (2) UU Perbankan). Keempat, penipuan dan penggelapan (pasal 378, pasal 372 KUHP).
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak