Disparitas Kualitas Pendidikan di Segala Lini Harus Dientaskan

JAKARTA - Pendidikan merupakan modal dan aset yang sangat berharga bangsa Indonesia. Partai Nasdem akan berjuang sekuat mungkin untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan berbagai regulasi dan program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pendidikan, Nining Indra Saleh mengatakan, Nasdem akan memperjuangkannya melalui parlemen maupun eksekutif. Salah satu yang ditarget adalah memperbaiki kualitas pengajar atau guru agar disparitas pendidikan di desa dan kota tidak jauh.

Dengan pendidikan yang berkualitas akan membuat Indonesia menjadi negara maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Bahkan, dengan pendidikan, potensi korupsi bisa diminimalisir.

"Guru-guru dipersiapkan bagaimana mengimplementasikan kurikulum yang sudah dirumuskan," kata Nining Indra Saleh, pada Senin (18/2/2019).

Setelah kualitas guru sudah memadai, barulah konsentrasi bagaimana memperbaiki infrastruktur pendidikan dan fasilitas penunjang sekolah.

"Fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium dan lainnya. Kita harus memberikan perhatian khusus dalam membangun fasilitas sekolah," katanya.

Menurut Nining, kalau fasilitas sekolah bagus, tidak perlu lagi ada murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas harus hijrah ke kota. Program berikutnya beasiswa untuk rakyat tidak mampu.

"Program Indonesia Pintar (PIP) yang ada saat ini sudah baik, tapi perlu dikembangan dan ditingkatkan lagi. Program ini sangat membantu untuk membayar SPP, membayar baju, buku," ujarnya.

Di kesempatan berbeda, politisi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah memang sebuah masalah besar. Karena bagaimana pun, kata dia, tugas utama dari seluruh lapisan untuk memastikan terjadi pemerataan dalam pendidikan.

"Pertama akses terhadap fasilitas pendidikan dan kualitas pendidikan yang sama merata," katanya.

Caleg NasDem Dapil Jawa Barat I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu mengakui, dari angka statistik jumlah lulusan pendidikan guru banyak mulai dari D1, D2, D3 sampai S1. Tetapi untuk lulusan dokter, terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa, namun hanya di kota-kota besar.

"Sehingga, misalnya Kota Bandung mengalami surplus guru honorer sementara ada beberapa di daerah lain seperti Lebak, Pandeglang, daerah terpencil jumlah guru sangat minim, kan aneh," ujarnya.

Kuncinya lanjut dia, memang permasalahan pemerataan, baik fasilitas maupun akses pendidikan serta kualitas. "Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan kayanya kita mesti mikirin tentang insentif untuk para tenaga pengajar," ujarnya.

"Insentif untuk fasilitas pendidikan dan lain-lain. Karena semua orang kalau ditanya apa sih yang paling penting? Pendidikan. Terus apa lagi yang paling penting? Kesehatan," tambahnya.

Farhan pun mempunyai program menyosialisasikan wajib belajar 9 tahun dan kombinasi dengan biaya operasional sekolah (BOS). Ditambah dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus menjadi bisa jadi senjata ampuh untuk melakukan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan dasar dari kelas 1 sampai lulus SMP.