alexametrics

Budaya Kerja Pemerintahan

loading...
Budaya Kerja Pemerintahan
Candra Fajri Ananda, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Foto/Istimewa
A+ A-
Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

BUDAYA kerja (corporate culture) saat ini menjadi isu besar pada perusahaan atau lembaga pemerintahan yang ingin terus hidup berkembang. Trennya kian membuncah seiring tantangan revolusi industri 4.0 yang menuntut perubahan budaya pada sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Semangat yang ingin ditonjolkan pada era tersebut adalah sistem yang cepat, adaptif, terukur, dan efisien. Pada saat implementasinya sudah berjalan dengan masif, maka disinyalir akan banyak lapangan pekerjaan manusia yang “dikudeta” seperangkat komputer atau robot. Oleh karena itu dalam perspektif layanan publik, pergerakan pemerintahan banyak mengalami dinamisasi dan embrionya berasal dari seluruh SDM pemerintahan.



Dalam konstelasi perubahan, peran pemerintah akan lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan quality assurance atas services yang akan dilakukan. Dengan fungsi yang lebih sedikit tentunya organisasi pemerintah akan mengalami squizzing (mengecil) dan beberapa layanan sudah akan berbasis digital (lebih cepat dan lebih accessible).

Gaya kebijakan publiknya pun semestinya juga membutuhkan penyegaran. Dalam struktur pelayanan publik, justru pemerintah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik, bukan sebaliknya. Hal-hal mendasar seperti inilah yang mungkin bisa meningkatkan efektivitas kebijakan, karena gagasan-gagasan yang dilahirkan pemerintah bertindak sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat.

Lalu, apa yang semestinya dilakukan pemerintah dalam beberapa periode waktu ke depan? Dengan kata kunci “budaya kerja” dan “revolusi industri 4.0” yang telah dibahas, maka orientasi pelayanan/kebijakan pemerintah semestinya adalah mengawinkan keduanya menjadi seperangkat sistem birokrasi. Mari kita telisik satu persatu sebelum menggabungkan kedua sistem tersebut.

Di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang terbaru, budaya kerja pemerintah sudah ditata agar mendukung terlaksananya sistem pemerintahan yang efektif dan kompeten. Salah satu poin yang menarik adalah gagasan pemberlakukan merit systems.

Sistem merit adalah seperangkat kebijakan dan manajemen ASN yang berpijak pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dikemas untuk tujuan keadilan dan kewajaran terhadap sistem kerja ASN. Maksud dari konsep ini cukup baik, yakni agar kinerja ASN bisa optimal karena bidang yang dioperasionalkan sesuai dengan kompetensinya.

Konsep ini juga selaras dengan target reformasi birokrasi yang menginginkan sistem kepemerintahan yang lugas dan melayani. Sehingga keberpihakan pemerintah bisa betul-betul dirasakan masyarakat, baik apakah itu sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku usaha.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak