Perangi Kemiskinan melalui Integrasi Bansos PKH dengan BPNT

MAKASSAR - Presiden Joko Widodo sangat serius dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan komitmen presiden tersebut ditunjukan dengan peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 2,79 juta KPM di tahun 2014 menjadi 10 juta KPM sejak tahun 2018 dan akan menjadi 15,6 juta KPM pada tahun 2020.

"Ini menunjukan komitmen yang kuat Presiden Jokowi untuk memerangi kemiskinan. Terbukti survei BPS kemarin angka kemiskinan turun dari 9,8% menjadi 9,66%," kata Mensos saat pencairan PKH di kota Makasar, Rabu (6/2/2019).

Mensos menambahkan kenaikan jumlah KPM juga didukung kenaikan anggaran dari Rp5,6 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp19,4 triliun pada tahun 2018, dan meningkat menjadi Rp34,4 triliun pada tahun 2019.

"Untuk Tahap I tahun 2019 ini saja, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial PKH sebesar Rp12,2 triliun," tambah Agus.

Tidak hanya menambah jumlah anggaran, pemerintah juga mendorong KPM untuk bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan memberikan berbagai pelatihan wirausaha dan pengelolaan keuangan keluarga. Untuk itu, Kemensos juga meningkatkan SDM PKH.

"Bapak Jokowi tuh sayang banget sama ibu-ibu.. Jangan pernah ragukan rasa cinta Bapak Jokowi terhadap masyarakat miskin. Ibu-Ibu harus juga berjuang memperbaikin perekonomian keluarga," tegas mensos.

“Presiden menghimbau pemanfaatan Program Keluarga Harapan ini digunakan untuk meningkatkan taraf hidup khususnya kesehatan, pendidikan dan Kesejahteraan,” terang Mensos.

Mengenai jumlah pertambahan KPM pada tahun 2019 Mensos menjelaskan akan adanya kenaikan KPM menjadi 15 Juta KPM.

Bantuan Bervariasi

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menuturkan, tahun 2019 besaran dan bentuk bantuan bervariasi. Nilai bantuan mulai tahun 2019 berbeda sesuai dengan beban tanggungan per keluarga penerima manfaat dengan maksimal satu keluarga 4 orang.

Pencairan bantuan sosial PKH Tahap I di tahun 2019 ini sudah mencapai 89% per tanggal 4 Februari 2019. Untuk tahap selanjutnya, pencairan akan dimulai lagi pada awal bulan April 2019.

Berdialog Bersama

Dalam lawatannya Mensos juga menyempatkan berbincang dengan anggota E-Warong dan KUBE PKH. Salah satu produk yang menarik perhatian Mensos ialah otak-otak khas Makassar serta abon ikan dari salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH Fatimah Azzahra yang rasanya berbeda dari otak-otak dan abon ikan lainnya.

Selain makanan, Mensos juga memborong kerajinan daur ulang bungkus kemasan detergen memjadi berupa sendal, tas dan bunga-bunga plastik.

Tak ketinggalan, Mensos dan Dirjen Linjamsos menyaksikan langsung pembelian sembako dan pencairan dana PKH oleh salah satu KPM di agent BRI Link.

Dalam kesempatan penyaluran ini, Mensos didampingi oleh Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nur Pujianto, Sekeretaris Ditjen PFM M. O, Royani, Staf Khusus Mensos dan Staf Ahli Mensos.

Rekapitulasi penyaluran bantuan tunai di Kota Makassar Tahap I berjumlah Rp30,3 miliar untuk 22.793 keluarga penerima manfaat. Sedangkan bantuan pangan non tunai sebesar Rp3.7 miliar bagi 34.095 keluarga.