alexametrics

Menteri LHK Sebut Infrastruktur Penting untuk Ketahanan Lingkungan

loading...
Menteri LHK Sebut Infrastruktur Penting untuk Ketahanan Lingkungan
Siti Nurbaya Bakar mengatakan, kebijakan pembangunan infrastuktur selain menunjang kemajuan seluruh provinsi, tetapi juga untuk ketahanan wilayah. (Foto/Istimewa/Dok)
A+ A-
JAKARTA - Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, kebijakan pembangunan infrastuktur yang masih yang dilakukan Presiden Jokowi dalam empat tahun terakhir ini selain untuk menunjang kemajuan seluruh provinsi di Tanah Air, tetapi juga untuk ketahanan wilayah.

Kebijakan memprioritaskan pembangunan infrastruktur mencerminkan style kepemimpinan Jokowi yang sesui dengan Teori Wilayah. Dalam buku Regional Planning: Introduction and Explanation by Melville C. Branch Praeger (1988).

Begitu juga pendekatan blusukan sosok Jokowi sejak sebagai wali kota, lalu Gubernur dan Presiden, maka aktualisasi kepemimpinannya juga ditopang oleh teori wilayah. Wilayah secara teori meliputi: Area, Distrik, Teritorial, Daerah komando, Tempat Operasi, bisa juga berarti terkait Masa Peradaban (lembah, sungai, dan lain lain), masuk filosofis religi, surga neraka, juga bisa berarti Indikasi komersial: tambang, mineral.



"Oleh karena itu, infrastruktur yang menjadi bagian penting agenda Bapak Presiden, dirangkum dalam buku juga merupakan hal yang secara teoritik memang harus dilakukan. Selain untuk memenuhi pembangunan wilayah dan sangat penting juga untuk semakin memperkuat ketahanan wilayah dan ketahanan nasional kita," ujar Siti Nurbaya, Senin (4/2/2019).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini hadir sebagai Keluarga Alumi Institut Pertanian Bogor (IPB) saat menjadi pembicara kunci atau keynote speach bedah buku Jokowi Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya, di Puri Begawan, Bogor, Minggu 3 Februari 2019.

Diungkapkan Siti Nurbaya, relevansi dirinya hadir dalam bedah buku dan concern tentang konteks dan konten buku Jokowi Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya mengingat sebagai alumni IPB Angkatan 12, masuk 20 Februari 1975 dan lulus 19 Februari 1979 dan wisuda tanggal 27 April 1979, 4 Mei membuat lamaran ke Mentan dan Mendagri dan mulai bekerja sebagai PNS Dinas Pertanian Juni 1979.

"Buku karya Alberthiene Endah ini merupakan story telling tentang aktualisasi seorang anak manusia bernama Joko Widodo sejak kecil hingga kiprahnya saat ini dan juga mimpi-mimpi besar optimistik bangsa Indonesia ke depan," ucap Siti Nurbaya.

Dalam diskusi bedah buku Jokowi ini yang dipandu mantan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Cyrillus I Kerong tersebut, berjalan cukup menarik karena mengupas sosok Jokowi dan mendalami kinerja yang selama ini sudah dilakukan Presiden RI tersebut.

Dengan semakin paham, maka para pendukung Jokowi bisa menularkan kebaikan Jokowi kepada masyarakat secara objektif. Ratusan peserta yang tergabung dalam Keluarga Alumni IPB (KamIPB) dan kampus-kampus se-Bogor Raya hadir mendengarkan paparan dari penulis buku Jokowi, Alberthiene Endah, juga pembahas dari IPB Imam Sugema, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah Bin Nuh, dan anggota DPR Budiman Sudjatmiko.

Lebih lanjut dipaparkan Siti Nurbaya, secara teori bahwa demokrasi membangun saluran untuk besuara atau voice serta menghasilkan pilihan-pilihan yang baik supaya adil untuk rakyat atau choice.

Itulah menurutnya, yang dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Memberi ruang untuk bersuara, bertatap muka, mendengarkan hadir di tengah rakyat, memimpin ditengah rakyat, merasakan kesulitan rakyat. That is the Voice concept.

"Tidak hanya berhenti di situ setibanya di kantor di meja kerja bersama, dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet, dibahas secara mendetail dengan situasi lapangan yang ada," ungkapnya.

"Maka pilihan-pilihan apa yag bisa diberikan dan harus diselesaikan untuk menjawab permasalahan rakyat yang dijumpai. Dan adalah tugas jajaran eksekutif untuk membangun artikulasi kepentingan tersebut dan menyiapkan pilihan-pilihan kebijakan untuk dipisahkan," tambahnya.

Dalam kaitan tugas Kementerian LHK, maka sesungguhnya gaya kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini sangat relevan dalam mencapai tujuan pembangunan LHK. Karena yang dijaga oleh KLHK ialah berkiatan dengan hal-hal Kedaulatan Negara dan Produktivitas Bangsa, Kebijakan alokasi/distribusi, Perizinan; Supervisi dan Pembinaan (stewardship), Pengawasan, dan Penegakan Hukum.

"Hal ini berkaitan dengan posisi bahwa hutan merupakan sumber plasma nutfah yang kaya keanekaragaman hayati. Lalu, hutan merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, hutan merupakan komponen penting dalam perubahan iklim dan hutan merupakan pendukung pembangunan penyedia ruang/lahan," pungkas Siti Nurbaya.
(maf)
preload video
loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak