Perindo Yakin Debat Capres Bikin Jokowi-Ma'ruf Makin Melesat

TANGERANG SELATAN - DPD Partai Perindo Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai pemaparan Joko Widodo-Ma'ruf Amien dalam debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) mampu menambah dukungan suara di tingkat akar rumput.

Ketua DPD Perindo Kota Tangsel, Julia Mihardja menilai pemaparan visi dan program duet Jokowi-Ma'ruf lebih luwes dan konkret.

Menurut dia, masyarakat di tingkat bawah merasakan betul, apa yang disampaikan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Pak Jokowi jelas sekali menebar semangat optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan, programnya membumi sehingga masyarakat sadar jika itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya yakin setelah debat pertama ini, ada peningkatan dukungan suara untuk Pak Jokowi," ucap Julia di kantor DPD Perindo, Ciputat, Jumat (18/1/2019).

Debat perdana capres-cawapres berlangsung pada Kamis 17 Januari 2019 malam. Debat membahas tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. "Baik dalam paparan visi-misi maupun pertanyaan, pasangan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf lebih berbasis pada data, lebih tajam," tutur Julia.

Menurut dia, untuk menuju negara maju dan demokratis harus dimulai dengan komitmen penegakan hukum dan hak yang sama bagi seluruh warga untuk mendapatkan akses terhadap lahan, pendidikan, kesehatan, maupun akses permodalan.

"Semakin maju, semakin demokratis, dan modern sebuah negara maka penegakan hukumnya akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik, tetapi juga soal pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya," tuturnya.

Secara terpisah, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin memaparkan pasangan Jokowi-Ma'ruf menyodorkan gagasan baru terkait penanganan berbagai persoalan hukum yang terjadi. Misalnya gagasan tentang Pusat Legislasi.

"Pada segmen kedua, program kedua pasangan calon terkait perbaikan sistem hukum terlihat berbeda. Jokowi menggagas sebuah badan bernama Pusat Legislasi Nasional agar tidak terjadi tumpang-tindih peraturan. Ini gagasan yang baru, karena selama Jokowi memerintah, lembaga itu belum ada," tutur Said.