Dukung Stabillitas, Jajaran BNPT Teken Perjanjian Kinerja 2019

JAKARTA - Memasuki tahun anggaran 2019, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja yang mengangkat tema Komitmen dan Semangat BNPT dalam Meningkatkan Penanggulangan Terorisme itu untuk mendukung peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Rapat dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dipimpin oleh Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius yang digelar di Ruang Puri Ratna, Hotel Grand Sahid Jaya, pada Kamis 17 Januari 2019.

Selain dihadiri pejabat BNPT, hadir sejumlah menteri memberikan dukungan kepada BNPT dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme.Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI Purn Wiranto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana.
“Ini merupakan pernyataan kesanggupan setiap pejabat di lingkungan BNPT untuk mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban di tahun 2019. Kinerja BNPT ikut serta mendukung peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional,” ujar Suhardi.

Dia mengatakan, penandatanganan perjanjian kinerja adalah wujud komitmen BNPT untuk penguatan akuntabilitas kinerja dan kemajuan reformasi birokrasi dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel

Menurut dia, perjanjian kinerja adalah amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dia memaparkan, perjanjian kinerja bermakna strategis sebagai upaya instansi pemerintah untuk mencapai hasil kinerja yang baik. Perjanjian kinerja juga komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran.

“Saya berharap kepada pejabat di lingkungan BNPT agar penandatanganan perjanjian kinerja tidak hanya seremonial, tapi harus dipertanggungjawabkan dan diimplementasikan,” kata mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.

Di tempat yang sama, Menko Polhukam Jenderal TNI Purn Wiranto memberikan apresiasi atas kinerja dan prestasi BNPT dalam melaksanakan penanggulangan terorisme, terutama dengan soft approach atau pendekatan lunak).

Di hadapan para menteri lainnya, Wiranto juga menekankan pentingnya menanggulangi terorisme.

“Kalau kita berkaca dengan UUD 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa, kita harus memberikan rasa aman. Terorisme adalah ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan nasional. Saat ini dunia sudah menyadari kebutuhan kerja sama dalam menanggulangi terorisme, di dalam negeri juga kita harus bekerja sama menanggulanginya, tidak bisa menanggulangi terorisme hanya sendirian saja,” tuturnya.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan seluruh pejabat BNPT. Adapun penandatanganan diikuti 107 peserta. Peserta yang mengikuti terdiri atas pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat Pengawas.

Penandatanganan akan dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya kepada Kepala BNPT yang disaksikan oleh para menteri, dan pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat tinggi madya.

Dalam acara ini, unit-unit Kerja BNPT juga menyampaikan paparan program kerja dan kinerja tiap unit di tahun 2019. Unit-unit tersebut meliputi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Sekretariat Utama, dan Inspektorat.

Sebelum sampai di tahap penandatanganan, BNPT sebelumnya telah menggelar kegiatan rapat penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan digelarnya rapat kerja dan penandatanganan perjanjian kinerja ialah untuk menciptakan sinkronisasi rencana kerja seluruh unit kerja BNPT tahun 2019 dan terlaksananya penandatanganan dokumen perjanjian kinerja BNPT tahun 2019 serta pelaksanaan program penanggulangan terorisme yang efektif dan efisien, serta membangun komitmen penerima amanah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pengukuran kinerja pada akhir tahun.