alexametrics

Antisipasi Penyebaran Hoaks

DPR Pertimbangkan Rancangan Undang-Undang Penggunaan Medsos

loading...
DPR Pertimbangkan Rancangan Undang-Undang Penggunaan Medsos
DPR Pertimbangkan Rancangan Undang-Undang Penggunaan Medsos
A+ A-
JAKARTA - DPR menyambut baik usulan regulasi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penggunaan Media Sosial (Medsos) agar para pengguna medsos lebih bertanggung jawab dan tidak sembarangan menyebarkan berita bohong (hoax).

Usulan ini diajukan oleh Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin.

“Jika ini (penggunaan medsos yang sembarangan) terus dibiarkan, bisa-bisa bangsa kita hanya sibuk saling memfitnah satu sama lain. Memang sudah waktunya ada aturan yang jelas untuk membuat pengelola serta pengguna media sosial lebih bertanggung jawab,” tandas Bambang Soesatyo saat menerima para pengurus Dewan Pers, PWI, dan IJTI di ruang kerjanya di lantai 3 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.



Bambang mencontohkan, Jerman sudah memiliki UU tentang medsos yang dinamakam Enforcement on Social Networks (NetzDG) yang dibentuk pada akhir Juni 2017. Keberadaan UU tersebut salah satunya bertujuan untuk memerangi maraknya ujaran kebencian di medsos. “Bahkan, situs dan platform yang menyajikan berita hoax bisa di denda hingga 50 juta euro,” ujarnya.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga mendukung langkah PWI yang membentuk Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPILU). Dengan bersama-sama memantau proses dan tahapan pemilu secara aktif, maka akan berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Tanah Air.

“Pers yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke pelosok desa, merupakan kekuatan sosial yang harus dimanfaatkan dalam memantau jalannya pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menjalin kerja sama dengan pers,” ujar Bambang.

Menurut dia, selain KPU dan Bawaslu, masyarakat juga bisa memanfaatkan pers sebagai “mata elang” yang bisa melihat bagaimana pelaksanaan pemilu di lapangan. Dengan demikian, para peserta pemilu maupun kandidatnya akan menjalankan kampanye sesuai aturan.

“Di sisi lain, pers juga harus memperkuat independesi dirinya dalam menyajikan pemberitaan. Jangan ada hoax di antara kita. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan ada framing dengan narasi yang bombastis sehingga mengaburkan fakta dan membuat masyarakat bingung dalam menilai sebuah kejadian,” ungkapnya.

Sebagai mantan wartawan, dirinya juga memahami betul bahwa ada tekanan bahkan ancaman yang dihadapi insan pers. Dia mengakui bahwa ada saja pihak-pihak yang menggunakan berbagai kekuatannya untuk mengintervensi sebuah pemberitaan. Namun, dia berharap, insan pers bisa tetap menjaga marwahnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak