alexametrics

Kemendagri Bicara Soal Pemda, Meikarta, dan Perizinan

loading...
Kemendagri Bicara Soal Pemda, Meikarta, dan Perizinan
Kapuspen Kemendagri Bahtiar, menurutnya penyelenggaraan pemda dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaaan, dan pelayanan publik. (Foto/Istimewa/Dok)
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda) adalah tugas, kewenangan dan kewajiban Kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki otoritas, melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemda.

Hal ini dijelaskan melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar. Menurutnya, penyelenggaraan pemda dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaaan, dan pelayanan publik. Kemendagri memiliki tugas dan wewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaam otonomi daerah.

"Dalam hal terjadi konflik atau sengketa kewenangan antar daerah, baik secara horisontal antar Pemda Provinsi dan konflik/sengketa vertikal kewenangan antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemda Provinsi, maka Kemendagri adalah institusi negara yang memiliki wewenangan melakukan pembinaan. Pembinaan dimaksud termasuk dalam hal mediasi sengketa/konflik," kata Bahtiar, Kamis (17/1/2019).



Faktanya saat itu menurut Bahtiar, telah terjadi konflik/sengketa kewenangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi dalam proses perizinan investasi Meikarta yang menimbulkan ketidakharmonisan hubungan pemda, kebuntuan komunikasi dan bahkan konflik tersebut menjadi hot issue di media-media nasional.

Masing-masing pihak dinilai memiliki dasar hukum, kewenangan perizinan untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat (Jabar) dan berskala Metropolitan di tangan Bupati Bekasi, namun sisi lain harus ada rekomendasi dari Gubernur Jabar sesuai Perda Provinsi Jabar Nomor 12 Tahun 2014.

"Sengketa kewenangan perizinan inilah yang kemudian penyebab yang menimbulkan sengketa antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar yang mencuat ke ruang publik pada saat itu. Tentu hal tersebut menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemda," ucapnya.

Polemik perizinan Meikarta pada saat itu semakin ramai dalam pemberitaan media nasional dan lokal yang mengangkat isu-isu perbedaan sikap pandangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi yang makin hari makin memanas di media publik dan tentu hal tersebut tidak baik dari etika penyelenggaraan pemda, termasuk dari sisi pelayanan publik terkesan menghambat investasi.

Sehingga hal tersebut akhirnya menjadi perhatian DPR RI yang kemudian di bahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI tanggal 27 September 2017. Berkenaan masalah tersebut, Mendagri mengarahkan Dirjen Otonomi Daerah untuk memfasilitasi dan melakukan mediasi sengketa agar para pihak mau duduk bersama antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Meminta para pihak agar menahan diri tidak saling mendiskreditkan di ruang publik. Terjadinya kebuntuan komunikasi antar jenjang pemerintahan daerah yg berpotensi.menimbulkan berbagai interpretasi dan penilaian dari masyarakat," ungkapnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak