Alat Perang Hibrida Rusia dan Pilpres 2019

Alto Labetubun

Lulusan Master of International Studies dari University of Queensland, Australia, Analis Konflik dan Konsultan Keamanan bekerja di Timur Tengah dan Afrika Utara, Sekarang Tinggal di Irak

PERBINCANGAN ten­­tang Firehose of False­hood: alat pe­­rang hibrida Ru­­sia dan bagaimana me­la­wan­­­nya di kompetisi Pilpres 2019 akhir-akhir ini, banyak sekali ber­seliweran di media daring. Ini tentang taktik pro­paganda dengan cara mem­ban­jiri target dengan infor­ma­si tidak benar atau infor­ma­si yang ada unsur kebe­na­ran­nya namun dibe­lok­kan. Metode propaganda ini dike­nal dengan sebutan Fire­hose of Falsehood.

Contoh yang banyak dipa­kai dalam unggahan daring itu adalah model kampanye Trump saat dia berkompetisi di Pilpres Amerika dan ber­hasil menjadikannya Pre­si­den Amerika ke-45 pada 2017 lalu. Firehose of False­hood sendiri bukan­lah mo­del propaganda yang dibuat dan/atau la­hir saat Trump mela­ku­kan kam­pa­nyenya. Se­bali­k­nya, Fire­hose of Fal­se­hood ini adalah sebuah alat perang yang dikem­bangkan Ru­sia sebagai senjata dalam era pepe­rangan modern alias Hybrid Warfare.

Hybrid Warfare bisa di­artikan sebagai sebuah model perang karena ke­kuatan dan karakter mi­liter itu sedemikian rupa disem­bu­nyikan dari lawan sehingga men­ciptakan ke­bingungan bagi musuh untuk merespons secara tepat. Agar hal ini bisa ter­jadi, maka in­formasi di­ma­ni­pulasi se­hing­ga target men­jadi bingung untuk mela­ku­kan per­la­wan­an, termasuk target merespons ke arah yang salah. Dalam pe­rang kon­­­ven­sional, mani­pu­lasi in­for­­masi biasanya dila­ku­kan dengan cara infiltrasi agen ke target, kemudian infor­masi yang sa­lah tersebut dise­bar­kan di da­lam untuk membuat target merespons ke sasaran salah. Tapi, infiltrasi itu butuh wak­tu lama dengan risiko tinggi.

Dalam era Hybrid Warfare, hal yang sama bisa dicapai tan­­pa harus melakukan infil­tra­si, yaitu dengan mema­ni­pu­lasi informasi dan kemu­di­an disebar dari luar. Di sinilah taktik propaganda Rusia, yaitu Firehose of Falsehood, itu men­jadi alat utama dalam Hybrid Warfare. Karak­te­ris­tik dari Firehose of Falsehood Ru­sia itu ada pada masifnya jum­lah saluran atau kanal yang dipergunakan, ba­nyak­nya jum­lah konten atau pesan di­fabrikasi dan disebarkan le­wat kanal-kanal tersebut, ser­ta ketiadaan rasa bersalah da­lam memberitakan informasi yang sudah difabrikasi.

Tu­juan­nya untuk menciptakan kebingungan bagi orang yang menerima informasi tersebut sehingga dia menjadi tidak percaya pada sumber-sumber informasi yang kredibel.

Propaganda Firehose of Fal­se­hood dalam kampanye poli­tik cukup bisa di­adap­tasi da­lam kontestasi poli­tik se­perti pemilihan pre­si­­den, DNA dari pro­pa­ganda ini bisa terlihat da­lam kon­testasi Pilpres 2019 di Indo­ne­sia.

Tak­tik ini sangat jelas ter­lihat di­pakai oleh tim kam­panye pa­sang­an 02. Per­ta­ma, ba­nyak­nya kanal atau sa­luran yang di­pergunakan. Di kubu 02, bukan hanya calon pre­si­den Pra­bo­wo Subianto saja men­jadi saluran infor­masi. Ada calon wakil pre­siden, ada to­koh-tokoh po­li­tik mewakili par­tai pen­du­kung 02, dan ada ka­nal-ka­nal nonpartai.

Ka­nal-kanal ini secara masif di­kem­bangkan lewat media da­ring dan jeja­ring sosial serta juga bu­letin-buletin dan me­dia cetak. Kedua, masifnya konten-konten setengah benar dan benar-benar bohong yang diproduksi atau direproduksi secara terus-menerus dan ber­ulang.

Konten-konten itu antara lain, Jokowi PKI, Jo­ko­wi anti-Islam, Jokowi antek asing, serbuan tenaga kerja asing di Indonesia, harga-harga jauh lebih mahal dari­pa­da negara luar, Ratna Sa­rum­paet dipukul, 70 juta kertas suara sudah tercoblos, selang transfusi darah dipakai ber­ulang kali, dan banyak lagi kon­ten yang diproduksi.

Ketiga, ketiadaan rasa ma­lu dalam memfabrikasi kon­ten, baik setengah benar atau­pun betul-betul merupakan kebo­hongan. Konten Ratna Sa­rum­paet dipukul, 70 juta kertas suara yang sudah ter­coblos, dan transfusi darah, adalah konten-konten nyata­nya ke­bo­hongan, tetapi sama sekali tidak ada maaf atau rasa ber­salah untuk berhenti mem­­pro­duksi kebohongan.

Strategi Perlawanan

Kasus serbuan tenaga ker­ja asing adalah contoh di­sin­for­ma­si karena fakta bah­wa me­mang ada tenaga kerja asing di Indo­nesia difabrikasi se­akan-akan mereka sudah men­jadi an­cam­an bagi keter­se­diaan la­pa­ngan ker­ja bagi orang Indo­ne­sia. Bagai­ma­na melawan tak­tik ini?

Taktik Hybrid Warfare yang dikembangkan Rusia dan di­apli­kasikan dalam kon­testasi po­litik seperti pilpres ini me­mang tidak gampang dilawan. Hal ini karena tujuan dari pi­hak yang memakai taktik ini da­lam konteks pilpres adalah men­cip­takan ketidak­per­ca­ya­an pe­mi­lih pada target, yang dalam kon­teks Pilpres 2019 adalah kubu Jokowi.

Apa yang direspons ku­bu Jo­kowi akan dianggap oleh orang yang percaya pada pro­­paganda tersebut sebagai pem­­belaan diri dari orang yang sa­lah. Akan tetapi, ada be­bera­pa ca­ra bisa dilakukan. Per­t­ama, pe­negakan hukum. Kubu Jo­ko­wi tidak perlu mem­balas kon­ten dengan kon­ten di ruang pub­lik karena itu akan memiliki dampak kec­il. Tetapi, mereka bisa mem­bawa atau meng­eska­la­si­kan konten yang difabrikasi ke­pada aparat penegak hu­kum sehingga pem­buk­tian­nya bisa dilakukan pihak ke-3, yaitu apa­rat keamanan.

Respons yang sudah di­la­ku­kan pemerintahan Jokowi ter­hadap kasus Ratna Sarum­paet dan kasus 70 juta suara yang ter­coblos adalah cara jitu dan sudah tepat. Se­makin ce­pat pe­me­rintah bertindak, se­makin me­­nu­run efek­ti­vi­tas pro­pa­ganda yang di­mainkan.

Kedua, dengan men­cip­ta­kan narasi sebelum kon­ten pro­paganda itu di­laku­kan. Ibarat orang me­non­ton film, antisipasi ter­ha­dap ba­gai­mana alur ce­ri­ta­nya itu akan hilang saat ending dari film tersebut su­­dah dice­ri­ta­kan oleh orang lain. Da­lam konteks pil­­pres, yang perlu dilaku­kan peme­rintahan Jo­ko­­wi adalah me­nye­bar­kan ke­pada ma­syarakat atau war­ning tentang model-mo­del kon­ten atau pro­pa­gan­da yang ke­mung­kin­an akan di­la­kukan la­wan. Dengan begitu, pada saat­nya mereka menge­luarkan kon­ten terse­but, ma­syarakat sudah tahu.

Misalnya, kubu Jokowi su­dah harus mengeluarkan war­ning bahwa saat Ahok keluar, pihak 02 sudah pasti akan me­manfaatkan isu ini untuk me­nyerang hubungan antara KH Ma’ruf Amin dengan kon­sti­tuennya. Kubu Jokowi juga su­dah harus mengeluarkan war­ning bah­wa sama dengan Pil­­kada DKI tahun 2017, akan ada mo­bi­lisasi massa ke TPS-TPS un­tuk melakukan teror psi­ko­logis kepada pemilih.

Intinya adalah meberi­ta­hu­k­an spoiler dari apa yang akan dilakukan kubu lawan se­belum mereka melakukan hal terse­but. Dengan demi­kian, saat me­reka mela­ku­kan­nya, target me­reka sudah tahu bahwa infor­masi yang mereka lakukan itu adalah pro­pa­ganda.