alexametrics

Politik Dinasti Indonesia dalam Cengkeraman Korupsi

loading...
Politik Dinasti Indonesia dalam Cengkeraman Korupsi
Politik dinasti masih banyak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ironisnya, sejumlah politik dinasti menyeret para pelakunya terjerumus dalam praktik korupsi. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
POLITIK dinasti masih banyak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Sistem demokrasi yang tumbuh belum sepenuhnya mampu menghapus politik dinasti. Ironisnya lagi, sejumlah politik dinasti menyeret para pelakunya terjerumus dalam praktik korupsi. Berikut adalah daftarnya.

1. Dinasti Atut di Banten
Politik Dinasti Indonesia dalam Cengkeraman Korupsi
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten. Atut merupakan tersangka sejumlah kasus korupsi bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Di antaranya kasus suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar kasus korupsi pengadaan alkes di Banten.
Anak Atut, Andika Hazrumy, menjabat sebagai anggota DPD Banten 2009-2014 yang juga Wakil Gubernur Banten terpilih saat ini, sementara istrinya Ade Rossi Khoerunisa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang 2009-2014. Ratu Tatu Chasanah, saudara Atut yang menjadi Bupati Kabupaten Serang.

Dinasti Banten keluarga Atut berawal dari sang ayah, Tubagus Chasan Sochib. Pria yang dikenal memegang kendali Banten itu mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001.



2. Dinasti Kukar

Politik Dinasti Indonesia dalam Cengkeraman Korupsi


Kasus Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari menunjukan dinasti politik di suatu daerah kental dengan korupsi. Sebelum Rita tersandung kasus korupsi, ayah Rita, yang juga mantan Bupati Kutai Kertanegara, Syaukani Hassan Rais lebih dulu menjadi terpidana kasus korupsi. Syaukani merupakan terpidana penyalahgunaan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat.

Sementara Rita, merupakan tersangka tiga kasus korupsi. Kasus pertama yakni terkait suap pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima. Dalam kasus ini, dia menerima suap Rp 6 miliar.

Kasus berikutnya yakni Rita diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Dia diduga menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar. Dia juga menjadi tersangka pencucian uang karena menyamarkan gratifikasi.

3. Dinasti Cimahi

Politik Dinasti Indonesia dalam Cengkeraman Korupsi


Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 Atty Suharti bersama suaminya, Itoc Tochija, menjadi tersangka kasus penerimaan suap terkait proyek pembangunan pasar di Cimahi, dengan nilai total proyek mencapai Rp57 miliar. Atty dan suaminya ditangkap petugas KPK setelah diduga menerima suap dari dua pengusaha.

Dalam kasus di Cimahi, Itoc merupakan Wali Kota Cimahi dalam dua periode sebelumnya. Posisinya kemudian digantikan oleh istrinya, Atty Suharti. Dalam penyelidikan, ternyata Itoc berperan aktif dalam mengendalikan kebijakan, termasuk mengatur pemenang tender dalam proyek pembangunan Pemkot Cimahi.

4. Dinasti Fuad di Bangkalan
Politik Dinasti Indonesia dalam Cengkeraman Korupsi
Fuad Amin Imron memimpin Kabupaten Bangkalan, Madura selama 10 tahun atau dua periode mulai 2003 sebelum turun takhta pada 2013. Fuad kemudian digantikan putranya, Makmun Ibnu Fuad, Bupati Bangkalan Periode 2013-2018. Makmun saat itu menjadi bupati termuda dengan usia 26 tahun.
Pada 2014, Fuad yang terbentur aturan menjabat Bupati Bangkalan karena sudah dua periode, dilantik putranya menjadi anggota DPRD Bangkalan. Dia kemudian terpilih menjadi Ketua DPRD Bangkalan 2014-2019.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak