alexametrics

Membangun Kota Tangguh Bencana

loading...
Membangun Kota Tangguh Bencana
Nirwono Joga, Peneliti pada Pusat Studi Perkotaan.Foto/Istimewa
A+ A-
Nirwono Joga
Peneliti pada Pusat Studi Perkotaan

PEMERINTAH menaikkan dua kali lipat anggaran penanggulangan bencana menjadi sebesar Rp15 triliun pada APBN 2019, sementara pada 2018 realisasi anggaran bencana mencapai lebih dari Rp7,035 triliun (KORAN SINDO, 8/1).

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perubahan upaya mitigasi bencana harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai kebijakan, penyediaan dana mitigasi, ketaatan pembangunan berbasis zonasi aman-rawan bencana, hingga pendidikan dan pelatihan evakuasi bencana.



Sebagai negara yang berada di atas cincin api, Indonesia memiliki kondisi geografis rawan bencana, maka kita harus siap, sigap, tanggap, dan tangguh dalam setiap menghadapi berbagai bencana, baik banjir, longsor, gunung berapi, gempa bumi, tsunami (akibat gunung meletus, gempa, longsoran bawah laut), maupun likuefaksi. Salah satunya dengan membangun Kota Tangguh Bencana.

Kota tangguh bencana merupakan komitmen pemerintah terhadap perwujudan pembangunan kota yang berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Hal itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan berkelanjutan berbasis kepada empat pilar yakni ekonomi, sosial, lingkungan hidup, serta tata kelola dan hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan generasi mendatang (Bruntland, 1987).

Pembangunan berkelanjutan melibatkan peran penting empat pihak, yakni pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, organisasi masyarakat dan media massa/sosial. Kerja sama didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipatif, akuntabel, dan saling mendukung.

TPB/SDGs memiliki 17 TPB, 169 target, dan 241 indikator yang harus dicapai hingga 2030. Pada Tujuan ke-11 TPB, target pembangunan kota adalah mewujudkan kota yang inklusif, aman, ‘tangguh (bencana)’, dan berkelanjutan.
Konsep kota tangguh bencana harus masuk dalam kebijakan perkotaan, peraturan dan perundang-undangan perkotaan, perencanaan dan perancangan perkotaan, serta ekonomi lokal dan pembiayaan perkotaan agar dapat diimplementasikan di setiap kota.
halaman ke-1 dari 2
preload video
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak