alexametrics

Ekonomi 2019: Supply Side Policy?

loading...
Ekonomi 2019: Supply Side Policy?
Foto: Ilustrasi/KORAN SINDO
A+ A-
Mukhaer Pakkanna
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta/Sekretaris MEK PP Muhammadiyah

KENANGAN kebijakan dan fakta ekonomi selama 2018 sudah dilalui dengan penuh romantika. Selanjutnya kita menapaki 2019. Pada 2019 ini ekonomi nasional setidaknya akan diseret ke klimaks, yakni pentas dinamika politik nasional. Implikasinya, selama empat bulan ke depan, perhatian lebih banyak tertuju pada kebijakan politik pragmatis yang akan mendeterminasi arah kebijakan ekonomi.

Tercatat sejak 2018 kebijakan politik ekonomi pragmatis sesungguhnya sudah terlihat. Bahkan, kebijakannya lebih berorientasi pada sisi penawaran (supply side policy). Kebijakan ini substansinya menstimulasi sektor makro ekonomi. Kebijakan ini sangat elok, tapi belum tepat sasaran. Ia lebih condong berpihak pada korporasi besar dan kemudahan fasilitas bagi investor asing sehingga gerak basis ekonomi masyarakat terasa termarjinalkan.



Pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang diluncurkan 16 November 2018, misalnya, menyasar tiga fokus sebagai panasea (obat mujarab) kebijakan. Kendati kebijakan itu direvisi. Pada aspek pertama, memperluas fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).

Kedua, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Perluasan ini berupa penanaman modal asing (PMA) yang bisa sepenuhnya (100%) tanpa mitra lokal UKM atau koperasi. Ketiga,insentif terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa keringanan pajak tarif final PPh. Insentif diberikan pada perusahaan eksportir di sektor sumber daya alam (SDA) yang memasukkan devisanya ke Sistem Keuangan Indonesia (SKI).

Tentu hasil penerapan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI ini dinarasikan menjadi pemantik menekan besaran defisit transaksi berjalan (current account defisit) menjadi di bawah 3%. Target insentif DHE mendorong eksportir menempatkan dana di akun perbankan nasional sehingga pasokan dolar Amerika Serikat (AS) akan semakin bertambah di dalam negeri. Ujungnya, bisa membantu stabilitas kurs tukar rupiah terhadap dolar. Dengan begitu, cadangan devisa pun tak lagi terkuras dan bahkan bisa terdongkrak.

Selain Paket Kebijakan XVI di atas, efek Paket Kebijakan Ekonomi yang lain dari 16 kebijakan telah diluncurkan, hanya dua kebijakan berorientasi demand side, yakni Paket Kebijakan Ekonomi IV dan XII. Itu pun hanya mengatur tentang penetapan upah minimum untuk membuka lapangan kerja dan menstimulasi usaha kecil dan menengah dengan kemudahan usaha.

Karena itu, tidak mengherankan jika sepanjang 2018 kebijakan ekonomi pemerintah memihak pada sisi produksi usaha korporasi. Itu pun belum optimal, karena fakta ekonomi nasional masih disandera high cost economy dan Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR) yang masih tinggi di atas angka 5.

“Supply Side”
Kebijakan sisi penawaran, sejatinya merupakan jalan pintas yang diambil dalam menggairahkan dunia usaha besar pada saat terjadinya krisis. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional relatif stagnan, cara paling efektif diciptakan dengan menurunkan pajak (tax holiday) dan mengurangi regulasi (deregulasi).
halaman ke-1 dari 3
preload video
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak