Fadli Zon Kritik Anggaran BMKG, Ini Respons Fraksi Hanura

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hanura Inas N Zubir angkat bicara terkait cibiran Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon tentang anggaran penanganan bencana alam. Menurutnya berbicara politik anggaran berarti harus melihat persoalan secara menyeluruh termasuk kemampuan APBN.

"Sayangnya, Fadli Zon menjadikan anggaran BMKG dan bencana di Indonesia hanya sebagai alat politik. Tujuannya membuat opini bahwa anggaran BMKG dipotong oleh pemerintah setiap tahun," ujar Inas lewat rilis yang diterima SINDOnews, Sabtu (5/1/2018).

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini memaparkan besaran anggaran BMKG yang terus bertambah setiap tahun. Pada 2016, BMKG mengajukan anggaran Rp2,3 triliun dalam rencana kerja anggaran (RKA).

Namun, yang disetujui DPR dan pemerintah hanya Rp1,3 trilun. Demikian pula untuk 2017 dari usulan Rp2,56 triliun dalam RKA, anggaran untuk BMKG dalam APBN hanya Rp1,45 triliun.

Sedangkan pada RKA 2018, BMKG dalam RKA mengajukan Rp2,69 triliun. Namun, yang disetujui DPR Rp1,70 triliun. "Dari data yang ada sebenarnya sangat jelas nampak anggaran BMKG setiap tahun naik," kata Inas.

Inas pun menyayangkan Fadli Zon yang terkesan tidak memahami mekanisme pembahasan RAPBN. Menurutnya, RKA masih sebatas rencana yang harus dibahas di DPR dengan melibatkan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah.

“Ketika ada pengurangan, bisa saja itu dilakukan oleh DPR atau menteri keuangan untuk disesuaikan dengan pendapatan negara," tuturnya.

Adapun untuk 2019, BMKG mengusulkan RKA sebesar Rp2,935 triliun. Namun, Komisi V DPR yang menjadi mitra BMKG hanya menyetujui anggaran Rp1,777 triliun. "Pertanyaannya, Fadli Zon ikut menandatangani APBN atau tidak? Kalau iya kenapa sekarang baru protes? Justru yang terjadi adalah Fadli Zon meludah ke atas dan yang terkena malahan mukanya sendiri," jelas Inas.

Sebelumnya Fadli Zon mengkritik besaran anggaran bagi penanganan bencana termasuk bagi BMKG. Politikus Gerindra itu mengatakan pada 2017 kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun yang dialokasikan hanya Rp1,70 triliun.

"Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan early warning system kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kita pun jadi lemah," tutup Fadli.