alexametrics

Batas Pemberkasan CPNS Akhir Februari

loading...
Batas Pemberkasan CPNS Akhir Februari
Batas Pemberkasan CPNS Akhir Februari. (Dok. Koran SINDO).
A+ A-
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu sampai akhir Februari bagi instansi untuk mengusulkan penetapan atau pemberkasan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

Tenggat ini sebenarnya mundur dari yang sebelumnya ditargetkan: akhir tahun lalu. Dari usulan penetapan ini nanti akan diterbitkan nomor induk pegawai (NIP) bagi para pelamar yang dinyatakan lolos seleksi. “Kami menargetkan akhir Februari. Itu maksimal menerima berkas dari instansi. Setelah itu tidak akan toleransi,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Meski ada batas waktu formal yang ditetapkan, Ridwan tetap meminta instansi segera melakukan pemberkasan. Utamanya bagi instansi-instansi yang sudah melakukan pengumuman secara resmi. “Kan ada instansi yang sudah bisa mengumumkan. Itu kami harapkan segera usulkan berkas. Salah satunya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” tuturnya.




BKN memastikan tidak ada masalah yang signifikan akibat mundurnya waktu penetapan CPNS 2018. Keterlambatan ini pun sudah dikonsultasikan dengan Kemeterian Keuangan (Kemenkeu).

“Ternyata tidak masalah karena gaji dan tunjangan bisa melebihi tahun anggaran. Panitia seleksi nasional sudah berdiskusi dengan Kemenkeu. Tetapi, semakin cepat hasil CPNS ditetapkan, semakin cepat bekerja, semakin baik bagi pelayanan,” paparnya.

Menurut Ridwan, saat ini ada 505 instansi yang sudah bisa mengumumkan hasil seleksi CPNS. Sisanya masih ada 48 instansi yang dalam proses verifikasi di BKN.

“Instansi yang sudah selesai digital signaturenya itu sejumlah 505 instansi. Artinya instansi ini bisa mengumumkan. Lalu 48 instansi mudah-mudahan pekan ini selesai,” paparnya. Ridwan mengakui masih ada jabatan yang kosong sampai tahap akhir seleksi CPNS.

Hal itu karena tidak ada pelamar atau jumlah yang lolos tidak memenuhi target. “Yang kosong itu terutama jabatan-jabatan yang tidak bisa mendapat pengalihan. Kalau tenaga pendidikan dan kesehatan kan satu instansi itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan,” ungkapnya.

Aturan Teknis PPPK
Lebih lanjut berkaitan dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) BKN masih mempersiapkan beberapa aturan teknis. Persiapan ini terus dimatangkan karena pemerintah bakal membuka lowongan PPPK akhir Januari ini.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak