Usut Korupsi Kementerian PUPR, KPK Temukan Proyek Lain jadi Objek Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan beberapa proyek lain yang menjadi objek suap terkait proyek SPAM dan pipa HDPE Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua lokasi pada Senin, 31 Desember 2018 pukul 14.00 WIB hingga Selasa (1/1/2019) dini hari. Pertama, di kantor Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Strategis pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kantor Satker tersebut berlokasi di Jalan Pam Baru I, Bendungan Hilir, Tanahabang, Jakarta Pusat. Kedua, di kantor PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) yang terletak di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung.

Febri membeberkan, dari kantor PT WKE disita sejumlah dokumen-dokumen proyek SPAM yang dikerjakan PT WKE di beberapa daerah. Sedangkan dari kantor Satker PSPAM, tim KPK menyita berbagai barang bukti.

Di antaranya, dokumen-dokumen relevan terkait proyek-proyek penyediaan air minum baik yang dikerjakan PT WKE atau Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), barang bukti elektronik berupa Closed Circuit Television (CCTV), dan uang tunai.

"Dari dokumen-dokumen proyek yang disita masih diidentifikasi lebih lanjut proyek yang menjadi objek suap selain proyek SPAM dan pipa HDPE yang disampaikan dalam konferensi pers sebelumnya. Untuk uang yang disita jumlahnya sekitar Rp800 juta," tegas Febri saat dihubungi, Selasa (1/1/2019).

Dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 28 Desember 2018, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Sebagai pemberi suap yakni Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Penerima suap yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Saat OTT, KPK menyita uang tunai Rp3.369.531.000, SGD23.100 (setara 246.536.136), dan USD3.200 (setara 46.768.000, yang jika ditotal berjumlah Rp3.662.835.136. Sehari setelah OTT, KPK kembali menyita 1 unit mobil CRV keluaran 2018 berwarna hitam.

KPK menjerat para tersangka dalam pengurusan empat proyek pembangunan SPAM dan dua pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE).

Masing-masing pembangunan SPAM Lampung, Umbulan 3 Pasuruan Jawa Timur, Katulampa, dan Toba 1 serta pengadan pipa HDPE di Bekasi dan pipa HDPE di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.

Sebagai gambaran, pipa HDPE atau pipa High Density Polyethylene adalah pipa yang dibuat untuk saluran pipa air bersih dengan standar food grade. Untuk konteks Sulawesi Tengah, pipa HDPE masuk dalam proyek SPAM Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala), yang sebelumnya hancur 90 persen akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018. Pembangunan proyek SPAM ini merupakan salah satu bagian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah.

Febri melanjutkan, penyidik segera mempelajari barang bukti yang disita hasil penggeledahan dari kantor Satker PSPAM Ditjen Cipta Karya dan kantor PT WKE.

Dia membeberkan, bila dilihat secara keseluruhan PT WKE dan PT TSP menggarap total 12 proyek di berbagai daerah. Selain itu sebenarnya proyek SPAM sebarannya cukup di luas di seluruh Indonesia. "Proyek SPAM ini cukup luas sebarannya, sehingga cukup banyak dokumen yang perlu digali," ucapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, pada tahun anggaran 2017-2018 PT WKE dan PT TSP memenangkan 12 paket proyek dengan total nilai Rp429 miliar. Proyek pembangunan SPAM terbesar yakni di Kota Bandarlampung dengan nilai proyek Rp210 miliar. Dalam proses terjadinya suap, lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama.

PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar. PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp50 miliar. Dua perusahaan tersebut diminta menyediakan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee dibagikan 7 persen untuk Kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

"KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini adalah salah satunya terkait dengan proyek pembangunan SPAM di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu," ungkap Saut.