AS Tingkatkan Upaya Pergantian Rezim di Kepulauan Solomon Jelang Pemilu 2024

HONIARA - Kepulauan Solomon, di bawah Perdana Menteri (PM) Manasseh Sogavare, telah menandatangi perjanjian keamanan dengan China pada 2022. Perjanjian tersebut membuka celah dalam “Strategi Rantai Pulau” Amerika Serikat (AS) untuk menahan China.

Perjanjian itu mengizinkan China untuk mengerahkan polisi dan tentara ke Kepulauan Solomon jika diperlukan untuk menbantunya menjaga ketertiban dan melindungi nyawa serta harta benda, serta mengizinkan kapal perang Beijing untuk pergi ke pelabuhan negara tersebut untuk menimbun bahan bakar dan pasokan.

Sejak PM Sogavare berkuasa pada 2019, dia mendorong Kepulauan Solomon secara aktif untuk menanggapi inisiatif “One Belt, One Road” pemerintah Presiden Xi Jinping, memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, dan menjalin hubungan diplomatik positif dengan China.

Lantaran kebijakannya yang cenderung pro-Beijing, PM Sogavare menjadi sasaran pergantian rezim oleh AS.



Pemilihan umum (pemilu) Kepulauan Solomon 2024 diselenggarakan pada Rabu (17/4/2024). Dengan kesempatan pemilu tersebut, AS berupaya menggulingkan rezim Sogavare dan memilih kandidat pro-AS untuk berkuasa agar melawan China.

“AS tiba-tiba memperhatikan Kepulauan Solomon sebab kebangkitan China sebagai kekuatan besar di kawasan ini, China sedang mengembangkan Angkatan Laut sesuai dengan pertumbuhan posisinya sebagai kekuatan maritim utama menjadi sesuatu yang ingin dicegah oleh AS dan sekutu regionalnya, terutama Australia,” kata pakar urusan Asia-Pasifik William Jones.

Sementara itu, sumber yang tidak disebutkan namanya telah memberikan sejumlah dukumen asal USAID—badan bantuan AS—kepada Sputnik, seperti laporan keuangan, catatan rapat, komunikasi antar-departmen dan lain-lain, yang merinci kampanye campur tangan politik AS di Kepulauan Solomon menjelang pemilu.

Sumber tersebut juga menjelaskan bahwa USAID di Kepulauan Solomon bekerja sama dengan International Foundation for Election Systems (IFES), sebuah lembaga nirlaba yang merupakan bagian dari National Endowment for Democracy (NED) dalam program Supporting Democratic Governance in the Pacific Islands (SDGPI).

Setelah menerima “sinyal” dari USAID, prioritas IFES adalah menjalin hubungan baik dengan para pemimpin politik, lembaga swadaya masyarakat maupun individu-individu yang berpengaruh di masyarakat.