alexametrics

Beragam dan Seragam: Catatan Bali Democracy Forum 2018

loading...
Beragam dan Seragam: Catatan Bali Democracy Forum 2018
Dinna Wisnu PhD, Pengamat Hubungan Internasional. Foto/Istimewa
A+ A-
Dinna Wisnu PhD

Pengamat Hubungan Internasional

@dinnawisnu

KARENA Indonesia melihat demokrasi sebagai bagian dari identitas diri, maka menyebarluaskan nilai-nilai dan praktik demokrasi adalah bagian dari cara Indonesia menjaga tatanan dunia yang ramah bagi alam pikir insan-insan yang demokratis. Itulah secara singkat niat dari dilangsungkannya acara tahunan Bali Democracy Forum (BDF) yang tahun ini memasuki tahun ke-11.

Tahun 2017 dan 2018 tergolong istimewa sekaligus juga menantang. Istimewa karena dalam dua tahun Indonesia berhasil membuka dua cabang BDF, satu untuk Afrika di Tunisia dan satu untuk Eropa di Berlin, Jerman.

Dua cabang ini dibentuk karena ketertarikan negara-negara di Afrika dan Eropa pada dialog seputar tantangan demokrasi masa kini yang ternyata meningkat, tetapi jenis penanganan masalah tidak bisa seragam karena tiap benua punya sejarah masalah yang berbeda-beda.

Dengan Eropa misalnya, di mana saya ikut terlibat membuka dialog di sana, kesepakatannya adalah mengulas tantangan migrasi masa kini dan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat mengedepankan kemanusiaan dan HAM meskipun biaya politik dan sosial tak bisa sepenuhnya diprediksi. Dengan Afrika yang mengemuka adalah isu tata kelola pemerintahan yang adil.

Reaksi dari negara-negara lain secara umum positif, tetapi yang menarik adalah respons yang saya terima dari sejumlah diplomat negara-negara ASEAN. “Wah, Indonesia terus mengekspor demokrasi ya?” Komentar ini menarik karena di satu sisi terdengar memuji, tetapi bagi yang memantau pergerakan diplomasi di dalam ASEAN akan dapat mendengar sisi lain dari reaksi tersebut yakni pertanyaan “Mengapa kau lakukan itu?”

ASEAN adalah contoh ekosistem yang menarik untuk dicermati BDF. Negara-negara anggota ASEAN secara fisik berbagi perbatasan, berbagi toleransi untuk penyelesaian berbagai masalah harian mulai dari perlindungan pekerja migran dan kerja sama ekonomi dan investasi.

Seperti yang dihadapi Indonesia dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura, kejahatan pencurian ikan, penyelundupan satwa liar, dan isu perbatasan dengan Thailand, hingga masalah investasi produk infrastruktur. Tak hanya itu, juga ada isu perumahan, turisme, dan ekspor obat dengan Kamboja, masalah perbatasan, konektivitas antarpulau, kerja sama ekonomi dengan Filipina, serta upaya kerja sama ekonomi sosial budaya dengan Myanmar, Laos, dan Vietnam.

Secara teoretis negara-negara ini seharusnya konsisten dengan kesepakatan bahwa demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia adalah bagian dari identitas mereka sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN.

Kenyataan di lapangan ternyata belum berbanding lurus dengan komitmen kepala negara. Di level kerja sehari-hari antarwakil negara di Komisi HAM ASEAN (AICHR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) saja dapat dilihat betapa seringnya kata demokrasi dipinggirkan.

Mereka mengucap demokrasi, tetapi alergi pada demokrasi. HAM kerap dicoba untuk diceraikan dari demokrasi, padahal keduanya sebenarnya kembar siam.

Ini cerminan dari perkembangan praktik sejumlah negara besar yang juga ingin menceraikan HAM dari demokrasi. Itulah sebabnya kita harus mengingatkan mereka di BDF.

Mereka mengira bahwa ada yang bisa disebut hak dasar, dan selama hak-hak itu dipenuhi oleh negara meskipun penguasanya tidak menjalankan demokrasi, maka mereka sudah menegakkan HAM. Padahal, esensi dari penegakan HAM adalah memberikan pemahaman; perlindungan HAM bagi siapa pun yang wujudnya manusia meskipun mereka dianggap menentang pemerintah dan menyuarakan ihwal yang seharusnya tidak disuarakan secara lantang.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak