alexametrics

Harga Beras Picu Laju Inflasi Tinggi

loading...
Harga Beras Picu Laju Inflasi Tinggi
Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A+ A-
SALAH SATU kunci pengendalian laju angka inflasi ada pada Perum Bulog. Sebagai pemegang kunci, Perum Bulog diharapkan terus menggelar operasi pasar supaya harga beras tetap stabil agar tidak berdampak besar pada inflasi Desember ini. Publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan angka inflasi berada pada level 0,27% sedikit lebih rendah dibandingkan angka inflasi Oktober lalu pada angka 0,28%.Penyumbang inflasi terbesar dari kelompok makanan berasal dari kenaikan harga bawang merah dan beras. Meski kenaikan harga beras masih dalam kategori tipis namun memberikan andil laju angka inflasi sekitar 0,03%.

Dengan demikian, inflasi tahun kalender dari Januari hingga November 2018 tercatat sekitar 2,50%, masih dalam rentang target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dipatok pada level di bawah 3,5%. Terkendalinya angka inflasi, membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sedikit lega yang selama ini terus dipusingi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan gejolak harga minyak dunia. Dan, bagi mantan petinggi Bank Dunia itu dinilai sebagai indikator kondisi ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuat, sebagai bukti keberhasilan dari kebijakan fiskal dan moneter terkait sektor riil. Selain itu, angka inflasi yang rendah merupakan modal pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

Angka inflasi November 2018 oleh pihak BPS dinilai di luar kebiasaan. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir ini angka inflasi pada November selalu lebih tinggi dibandingkan pada Oktober. Berdasarkan catatan BPS terungkap bahwa indeks harga konsumen (IHK) dari sebanyak 82 kota yang diamati, terdapat sebanyak 70 kota mengalami inflasi dan sisanya 12 kota terjadi deflasi. Adapun angka inflasi tertinggi terjadi di Marauke pada level 2,05% yang dipicu kenaikan harga produk hortilkultura, sayuran dan udang.

Masih mengutip data dari BPS, kelompok pengeluaran transportasi terdeteksi 0,10% salah satu penyumbang angka inflasi terbesar yang dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Tarif angkutan udara melonjak seiring kegiatan warga yang semakin tinggi menjelang akhir tahun. Disusul kelompok pengeluaran kesehatan sekitar 0,01%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sekitar 0,06%. Yang menarik dicermati penyumbang inflasi tinggi justru pada komponen di mana harga diatur pemerintah (administered price) seperti tarif pesawat dan BBM.

Berpatokan pada angka inflasi November dan angka inflasi tahunan sepanjang Januari hingga November 2018, pemerintah optimistis angka inflasi nasional bisa dicapai di bawah target. Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengklaim angka inflasi yang rendah berkat pertumbuhan ekonomi terjaga. Hal itu ditunjukkan antara lain data sosial ekonomi, tingkat pengangguran, dan gini ratio serta pendekatan terhadap distribusi indeks pembangunan manusia secara konsisten terus membaik. Melihat sejumlah indikator yang membaik itu, pemerintah memprediksi angka inflasi akan berada pada kisaran 3,2% pada akhir tahun. Prediksi Bank Indonesia (BI) seputar angka inflasi tahun ini sejalan dengan perkiraan pemerintah.

Pemerintah boleh bernafas lega atas rendahnya angka inflasi pada November 2018, namun jangan sampai lengah sebab harga beras bisa saja melonjak dalam sebulan terakhir ini. Harga beras memang sangat sensitif bukan hanya mengerek angka inflasi tetapi juga sebagai sumber pencetak kemiskinan. Bank Dania (World Bank) membeberkan bila harga beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia mengalami kenaikan 10% maka dapat menimbulkan orang miskin baru sekitar 1,2 juta.

Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah angka inflasi tahun depan sebagai buntut dari kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM dan tarif listrik sepanjang 2018. Tahun depan, sulit bagi pemerintah bila tidak menempuh kebijakan untuk menaikkan harga BBM dan tarif listrik guna menghindari APBN yang semakin terbebani. Jadi, ada benarnya penilaian sejumlah ekonom bahwa kebijakan menunda harga BBM dan tarif listrik adalah sebuah bom waktu, kecuali pemerintah sudah memiliki strategi penjinak bom yang ampuh.
(whb)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak