Jadi Kuasa Hukum Jokowi Dinilai Upaya Yusril Bantu PBB Lolos PT

JAKARTA - Bergabungnya Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai akan memberikan keuntungan bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kalangan ulama yang dibela Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Direktur Eksekutif Vox Pol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, manufer Yusril mendekat ke calon petahana hanya sebagai upayanya mengambil ceruk segmen pemilih muslim dan meloloskan PBB melewati batas ambang parlemen di Pemilu 2019.

"Rezim berkuasa paling tidak bisa membantu agar PBB bisa lolos parliamentry threshold (PT)," ujar Pangi kepada SINDOnews, Selasa (13/11/2018).

Pangi mengaku bisa memahami ketika Yusril masuk ke gelanggang kekuasaan juga bisa membantu HTI dan mengubah sikap dan penilaian presiden yang sudah pernah 'menggebuk' HTI.

"Yusril tentu lebih mudah kalau sudah masuk ke gelanggang dari pada di luar kekuasaan," kata Pangi.

Meski demikian, Pangi menilai upaya Yusril mendekat ke kekuasaan itu tak diterima oleh semua kalangan mantan anggota HTI dan PBB. Kalangan mantan anggota HTI dan PBB, tambah Pangi bisa saja berbeda pendapat terkait manuver Yusril ini.

"Mereka (eks HTI dan kader PBB) pasti kecewa. Ada potensi mereka mematikan mesin partai alias tak serius menjadi caleg di PBB," kata Pangi.