alexametrics

Pemerintah Pusat dan Daerah Fokus Menjalankan Program Nawa Cita

loading...
Pemerintah Pusat dan Daerah Fokus Menjalankan Program Nawa Cita
Mendagri Tjahjo Kumolo mengumpulkan jajaran pejabat eselon I, II, dan sekda provinsi. Tjahjo mengingatkan mereka bahwa setiap program kerja harus sejalan dengan Nawa Cita. Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengumpulkan jajaran pejabat eselon I, II, dan sekda provinsi. Tjahjo mengingatkan mereka untuk fokus setiap program kerja yang sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

“Intinya selama 4 tahun pemerintahan ini nanti pada 20 Oktober 2018 diharapkan teman-teman eselon I, II, staf ahli BNPP, dan staf khusus mampu untuk menjabarkan apa yang menjadi program Pemerintah, yaitu Nawa Cita,” kata Tjahjo dalam “Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja RPJMN 2015-2019" di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Ia menegaskan kembali bahwa rapat koordinasi tersebut untuk menyamakan persepsi membangun pola pikir yang lebih komprehensif terkait program-program strategis pemerintah. Pertemuan seperti ini penting untuk membangun sinergitas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.



Alasannya banyak kebijakan pemerintah pusat, baik itu UU, Peraturan Pemerintah, atau Permendagri yang ironisnya digugat bupati dan wali kota. “Pemerintah itu satu sehingga antara pusat dan daerah harus tegak lurus melaksanakan UU yang sudah disepakati,” lanjutnya.

Selain itu, Tjahjo mengingatkan kembali arahan utama Presiden Joko Widodo agar antar-kementerian/lembaga dan daerah harus sinergi, saling terhubung, dan fokus sasaran harus dicapai. “Output-nya harus jelas karena berhasilnya sebuah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota ukuranya yakni mampukah kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, mampu menekan angka kemiskinan, angka pengangguran dan mampu menghadapi tantangan bangsa Indonesia,” tuturnya. Tantangan yang dimaksud yakni radikalisme dan terorisme, narkoba, area rawan korupsi, serta ketimpangan sosial dan masalah sosial.
(poe)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak