alexametrics

Gempa(r) Korupsi Daerah

loading...
Gempa(r) Korupsi Daerah
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang Umbu TW Pariangu. Foto/KORAN SINDO
A+ A-
Umbu TW Pariangu

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang  



 

 

GEMPA korupsi terus mengguncang daerah. Terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Pasuruan Setiyono, terkait dugaan pengurusan pemenangan lelang proyek pembangunan gedung dan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 (4/10). Selain itu pada Senin (8/10), KPK juga menggeledah pendapa Kabupaten Malang, Jatim terkait sejumlah pengaduan masyarakat soal dugaan korupsi DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2011. Ini membuat label Jatim sebagai zona merah korupsi kiat kuat, mengingat dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 39 kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota), tercatat ada 11 orang kepala daerah di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

 

Sedih dan menyesakkan dada, menyaksikan para pejabat yang sudah disumpah tega mengkhianati Tuhan dan rakyatnya demi fulus. Kasus korupsi melibatkan kepala daerah sudah berkali-kali menggemparkan rakyat, namun itu tak mematikan akal bulus korup mereka. Para koruptor terus berkonspirasi mencuri, kemudian menggali "kuburan" buat rakyatnya lewat nestapa kemelaratan akibat kebijakan-kebijakan publik yang manipulatif dan koruptif.

 

Menurut KPK, dari Januari hingga Juli 2018 sudah 98 kepala daerah yang diproses KPK dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang. Sejak periode itu pula, ada 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, 15 di antaranya berawal dari OTT. Tak terhitung berapa uang rakyat atau anggaran untuk pembangunan yang ludes diselewengkan.

 

Sebagai perbandingan, peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah (20/2/2018), mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibanding 2016 lalu dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara akibat korupsi meningkat yakni Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Masih menurut ICW, banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka, dari sebelumnya 21 tersangka kepala daerah menjadi 30 orang tahun 2017.

 

Pemekaran Korupsi

Tidak hanya jumlah tersangka, ia juga berkontribusi pada tergerusnya sumber daya publik untuk menciptakan pelayanan publik yang menopang masa depan rakyat. Kini terdapat 542 pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ironisnya 223 di antaranya adalah daerah otonomi baru yang dibentuk pascareformasi 1999-2014 dan 80% dari 223 itu berdasarkan evaluasi Kemendagri dan Bappenas, gagal atau tidak mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan pelayanan publik.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak