alexametrics

Desa Presisi Tinggi

loading...
Desa Presisi Tinggi
Sofyan Sjaf, Sosiolog Pedesaan FEMA/Kepala PSP3 Institut Pertanian Bogor.Foto/Istimewa
A+ A-
Sofyan Sjaf
Sosiolog Pedesaan FEMA/Kepala PSP3 Institut Pertanian Bogor






POLEMIK tentang data di Indonesia tidak pernah selesai. Mengapa? Karena sajian data dalam angka-angka statistik, dianggap sarat kepentingan. Ketika pemerintah mengungkapkan keberhasilannya dengan angka-angka, tidak sedikit publik melakukan penyangkalan. Penyangkalan tersebut dikarenakan antara data yang disampaikan dan fakta yang ada dianggap tidak bersesuaian. Saatnya polemik ini diselesaikan melalui desa presisi yang memberikan jaminan atas keabsahan data-data yang dibutuhkan.

Penyebab


Implikasi atas data yang dianggap kurang absah atau valid adalah minimnya kepercayaan publik atas keberhasilan pencapaian pembangunan. Belum lama ini, pemerintah melangsir pencapaian penurunan angka kemiskinan yang mencapai satu digit. Juga beberapa angka produksi pangan yang katanya sudah swasembada. 

Namun setelah dilangsir, angka-angka tersebut seketika terkoreksi. Angka kemiskinan yang turun, terkoreksi dengan angka ketimpangan yang tinggi. Demikian halnya komoditi beras yang dianggap sudah mencapai target swasembada, langsung terkoreksi melalui pengumuman impor beras sebanyak 2 juta ton. Orang desa, petani, dan berbagai kalangan dibuat bingung. Polemik pun mencuat, pemerintah seolah kehilangan kepercayaan publik tentang data.

Mengapa situasi dan kondisi seperti ini selalu saja terjadi? Hemat penulis terdapat beberapa penyebab: pertama, selama ini orang desa hanya ditempatkan sebagai “objek” dalam pengumpulan data. Pendekatan sensus, survei dan sejenisnya yang digunakan saat ini sarat dengan persoalan presisi.

Meletakkan satu-satunya sumber data kepada responden (menjawab pertanyaan yang diberikan) dengan tidak mempertimbangkan sumber lain (keberagaman sumber data) menjadi persoalan tersendiri. Demikianlah dialami dengan data podes (potensi desa) yang mengandalkan sumber responden hanya dari kepala atau sekretaris desa; kedua, minimnya akses data desa berbasis spasial. 

Masih banyaknya desa-desa di Indonesia yang memajang sketsa desa (dianggap sebagai peta desa) di kantor desanya, menunjukkan data desa masih belum berbasis spasial. Jika pun ditemukan peta orthophoto desa, maka citra yang digunakan belum memiliki resolusi tinggi. Artinya desa belum memiliki kesadaran spasial yang memberikan gambaran utuh tentang ruang desanya.

Ketiga, kreativitas yang kurang dalam pendekatan pengumpulan data desa. Sejauh ini, sensus maupun survei desa merupakan satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam penyusunan database desa.

Pendekatan yang melibatkan partisipasi orang desa dalam pengumpulan data masih sangat minim. Apalagi kombinasi pengumpulan data desa yang menggunakan data spasial, saya yakin masih sangat langka; keempat, data desa disusun secara manual. 

Tidak sedikit tampilan data desa dalam bentuk tulisan tangan atau ketikan masih ditemukan.  Meski sudah terdapat sistem informasi desa atau sejenisnya, namun belum menggambarkan situasi dan kondisi desa yang seutuhnya.

Data yang tersaji dalam sistem informasi masih sekedar memindahkan data desa yang manual ke dalam sistem; dan kelima, minimnya sumberdaya aparat desa.  Pendidikan yang rendah, keterampilan yang minim, dan tingkat resiliensi yang rendah terhadap disrupsi yang dihadapi desa adalah deretan persoalan sumberdaya manusia dihadapi desa saat ini.

Peluang
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak