alexametrics

Hoaks dan Destruksi Demokrasi di Tahun Politik

loading...
Hoaks dan Destruksi Demokrasi di Tahun Politik
Hoaks umumnya diartikan sebagai kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
Dayanto

Pegiat Hukum dan Demokrasi, Tim Asistensi Bawaslu RI



HOAKS umumnya diartikan sebagai kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Dalam Oxford English Dictonary, hoaks didefinisikan sebagai malicious deception. Dengan demikian hoaks tidak saja berkaitan dengan informasi yang tidak memiliki dukungan data atau fakta, tetapi juga merupakan “tipuan jahat”.

Jika dicermati, penetrasi informasi hoaks menjadi kian intens dan masif menjelang dan pada saat tahun politik. Sebab pada momen inilah perhatian masyarakat atau publik mulai tersedot pada momentum kontestasi politik baik pilkada maupun pemilu presiden (pilpres), sebab pada momentum inilah terjadi adu informasi sebagai bagian dari adu preferensi demi memastikan atau menjaga elektabilitas.

Gejala kemunculan hoaks dalam skala intens dan masif dimungkinkan oleh setidaknya tiga hal. Pertama, arus demokratisasi, terutama dengan dibukanya pintu demokrasi langsung dalam kontestasi jabatan eksekutif (pilpres dan pilkada) melalui pemilihan umum secara langsung. Kontestasi pilpres dan pilkada merupakan puncak perebutan jabatan publik tingkat nasional maupun lokal bagi seluruh kelompok politik kepentingan (vested interest) sehingga memiliki tarikan kepentingan dan gengsi politik tingkat tinggi bila dibandingkan dengan perebutan jabatan publik lainnya.

Kedua, arus kebebasan informasi. Hal ini merupakan bagian dari keniscayaan demokratisasi yang mensyaratkan adanya kebebasan informasi. Dalam alam kebebasan informasi, sumber-sumber informasi tidak lagi dimonopoli atau dikendalikan secara tunggal dan sentralistis oleh salah satu kekuatan informasi yang umumnya––dalam pemerintahan otoritarian––rezim penguasa. Sebaliknya sumber-sumber informasi dapat muncul dari segala arah dan bersifat plural.

Ketiga, determinasi perkembangan teknologi informasi yang menghasilkan fasilitas informasi digital yang diedarkan melalui arena pertukaran informasi baru seperti media sosial. Perkembangan ini menghadirkan bentuk revolusioner dalam produksi dan pertukaran informasi baik dalam jumlah maupun jangkauan.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016 menerangkan bahwa dari 132,7 juta pengguna internet Indonesia terdapat 129,2 juta (97,4%) yang mengakses informasi media sosial. Dengan demikian media sosial menjadi arena yang subur dan terbuka bagi beroperasinya informasi hoaks.

Arus demokratisasi meningkatkan tensi kebutuhan politik untuk memproduksi informasi yang memiliki dampak insentif elektoral bagi produsen informasi ataupun target disinsentif elektoral bagi lawan politik. Kebebasan informasi memunculkan pluralitas sumber informasi, sementara kecanggihan teknologi informasi menghasilkan produksi informasi yang tak terbatas dalam jumlah (no limit) maupun jangkauan (no space). Sintesis ini mengonstruksi arena terbuka yang memungkinkan beroperasinya mesin informasi bohong bernama hoaks.     

Destruksi

Apabila dicermati, setidaknya terdapat tiga konten yang secara umum diproduksi mesin hoaks. Pertama, konten yang berkaitan dengan manipulasi fakta hasil kinerja pemerintahan berkuasa (status quo), baik dalam bentuk melebih-lebihkan ataupun mereduksi hasil kinerja pemerintahan berkuasa tersebut. Kedua, konten yang berkaitan dengan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketiga, serangan brutal personal terhadap kontestan.

Harus diakui bahwa salah satu postulat dalam demokrasi adalah tersedianya kebebasan informasi melalui pasokan informasi yang bebas dan melimpah sehingga memungkinkan warga negara-pemilih (voter) mendapatkan potret preferensi yang utuh tentang kontestan yang berebut dukungan pemilih. Dalam konteks inilah hoaks menjadi problem serius demokrasi karena memunculkan informasi yang terdistorsi sehingga pada gilirannya menghasilkan distorsi preferensi politik bagi pemilih.

Hoaks menyebabkan kebebasan informasi disesaki dengan berbagai informasi bohong dan manipulatif. Jika politik machiavelistis berkaitan dengan pilihan untuk menghalalkan cara demi mencapai tujuan, hoaks merupakan bentuk “machiaveli informasi” untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Mustahil akan lahir demokrasi bermutu jika kebebasan informasi diselenggarakan dengan cara-cara machiavelistis.

Setidaknya terdapat dua ekses destruktif yang dihasilkan oleh konsumsi hoaks dalam kontestasi politik demokratis. Pertama,  preferensi politik pemilih yang dibentuk melalui informasi bohong dan manipulatif memungkinkan tindakan politik pemilih digerakkan oleh dasar yang penuh kebohongan dan manipulatif. Kedua, intensifikasi dan masifikasi hoaks dengan konten SARA maupun serangan brutal terhadap person (depersonalisasi) kontestan sehingga memicu kontestasi politik menjadi arena perang sentimen dan caci maki yang mematikan akal sehat bernegara, terlebih jika kubu dukungan politik mulai dari elite sampai ke konstituen telah terbelah dan mengeras menjadi kubu-kubu politik.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak