alexametrics

Quo Vadis Perlindungan Nelayan

loading...
Quo Vadis Perlindungan Nelayan
Para nelayan di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah menarik kapalnya ke pantai. Nelayan Indonesia adalah kelompok termiskin dari kelompok miskin lainnya. Foto/SINDOphoto/Ahmad Antoni
A+ A-
Witjaksono

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia

PENELITIAN Mubyarto pada 1984 yang mengungkapkan bahwa nelayan Indonesia adalah kelompok termiskin dari kelompok miskin lainnya (the poorest of the poor) belum mampu dijawab oleh pemerintah dari masa ke masa. Hal ini dicerminkan dengan masih rendahnya pendapatan profesi nelayan yang berada di bawah upah minimum kabupaten/kota, terlebih nelayan yang berstatus sebagai nelayan buruh atau anak buah kapal (ABK).

Sementara itu, kemiskinan yang menjebak nelayan bukanlah sesuatu yang ahistoris. Terlepas dari penyebabnya adalah struktural atau kultural, kemiskinan nelayan seakan-akan buah dari kutukan sumber daya alam (natural resouce curse). Natural resouce curse adalah fenomena di mana wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada akhirnya menyebabkan penduduknya hidup dalam kemiskinan (Fauzi, 2005).

Pemerintah bukan tidak memiliki keberpihakan untuk menuntaskan permasalahan kenelayanan ini, karena berbagai kebijakan dan program sejak Orde Baru hingga saat ini telah dikeluarkan. Namun permasalahannya, kebijakan pemerintah tersebut “terkadang” merugikan nelayan itu sendiri, atau bahkan kebijakan yang ada terbentur kepentingan besar yang harus menggerus kepentingan nelayan. Kebijakan reklamasi misalnya, adalah kontestasi antara kepentingan nelayan dengan pengusaha yang bergandengan dengan penguasa.

Akankah isu permasalahan kenelayanan menjadi penting menjelang perhelatan akbar lima tahunan, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (pilpres dan pileg)?

Korban Kebijakan

Sebagai masyarakat miskin dari kelompok masyarakat termiskin, nelayan tidak mempunyai bargaining position, bahkan mereka kerap dijadikan tumbal kebijakan oleh kelompok lain, termasuk oleh pemerintah sendiri yang seharusnya melindunginya.

Sebagaimana halnya kebijakan reklamasi yang disebutkan di atas, adalah salah satu momok yang menakutkan bagi nelayan kecil yang hanya beroperasi di sekitar perairan pantai. Bukan mereka tidak ingin pergi melaut lebih jauh, tapi keterbatasan armada tangkap dan teknologi penangkapan ikan yang membatasi mereka saat ini.

Sementara itu, kebijakan penyelamatan sumber daya beberapa tahun ini kurang memperhatikan inklusivitas perikanan yang menjadi ruh dalam mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan. Hal ini disebabkan pembangunan perikanan berkelanjutan tidak hanya melulu memperhatikan bagaimana ikan dijaga (ekologi an sich), tetapi juga pemerintah harus mampu menjaga perut nelayan dan kesejahteraannya (kepentingan sosial dan ekonomi).

Beberapa kebijakan yang penuh kontroversial antara lain terbitnya pelarangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang kemudian dicabut dengan Permen KP Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI. Bukan tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, tetapi keluarnya kebijakan tersebut tidak memperhatikan keberlanjutan penghidupan masyarakat nelayan.

Dengan kata lain, kebijakan pro-ekologi harus disertai dengan mitigasi yang cerdas sehingga mampu mewujudkan keseimbangan yang dicita-citakan oleh para pencetus teori pembangunan berkelanjutan, yaitu keadilan sosial, ekonomi, dan ekologi. Akibatnya, kebijakan pelarangan pukat hela dan pukat tarik menjadikan nelayan sebagai korban, di mana beberapa nelayan arad di wilayah pantai utara Jawa menjadi pesakitan oleh aparat, yang tidak mau “mematuhi” surat edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.

Hal ini sangat beralasan, tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polair sudah sesuai Permen KP, di mana penangguhannya hanya dengan surat edaran menteri dan surat edaran sekretaris jenderal, yang bukan merupakan keputusan hukum, alias hanya administrasi yang dipatuhi oleh Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Sementara itu, kebijakan penyelamatan ekonomi nelayan dengan penggantian alat tangkap ramah lingkungan, terlalu terlambat untuk dilaksanakan. Hal ini sangat wajar karena pemerintah yang dalam hal ini KKP, mengabaikan regulatory impact assesment yang semestinya menghasilkan kebijakan mitigasi penyelamatan ekonomi nelayan dan penyelesaian konflik vertikal antara nelayan dan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang kurang memperhatikan kehati-hatian hanya akan menciptakan bencana kebijakan (policy disaster).

Menantikan Perlindungan Nelayan
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak