alexametrics

Kontroversi Isu Keagamaan di Tahun Politik

loading...
Kontroversi Isu Keagamaan di Tahun Politik
Agama (Islam) dan politik tidak dapat dipisahkan. Memisahkan agama dari politik akan menghasilkan sistem politik dan kenegaraan sekuler seperti yang terjadi di Barat. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
Faisal Ismail
Guru Besar Pascasarjana FIAI
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
 
AGAMA (Islam) dan politik tidak dapat dipisahkan. Memisahkan agama dari politik akan menghasilkan sistem politik dan kenegaraan sekuler seperti yang terjadi di Barat.

Dalam Islam, tidak ada pemisahan urusan agamawi dari urusan duniawi, keduanya harus terintegrasi. Agama bisa dilontarkan sebagai isu politik asalkan dalam melontarkan isu itu memakai etika agama dan cara rasional-proporsional. Misalnya, agama sangat mencela dan melarang perbuatan korupsi.



Perilaku korup dan perbuatan korupsi (sebagai larangan agama) dapat dilontarkan sebagai isu politik dalam kampanye pemilu. Para jurkam misalnya menyerukan kepada rakyat/calon pemilih agar tidak memilih calon anggota legislatif, gubernur, bupati, wali kota, dan pemimpin yang diketahui (pernah) melakukan korupsi.

Ini berarti, calon yang tidak melakukan korupsi harus dipilih. Dalam konteks ini (dan konteks sejenis), agama dapat dijadikan isu politik atau tema kampanye agar rakyat memilih wakil dan pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.

Tersulut oleh luapan tensi politik yang memanas, dalam kampanye pemilu tidak jarang jurkam secara tidak proporsional menjadikan agama sebagai komoditas politik. Sudah pasti, tujuannya untuk memojokkan lawan politiknya agar dapat dikalahkan.

Kubu partainya hendak meraih keuntungan politik dengan cara menggunakan isu agama dan baginya cara apa pun halal asal tujuan tercapai. Praktik Machiavellistis pun mereka terapkan untuk meraih tujuan.

Fenomena seperti ini dapat dilihat di tahun politik atau di saat kampanye pemilu dilaksanakan. Secara ringkas, berikut ini dipaparkan kontroversi isu keagamaan yang mencuat di tahun politik.          
 
Golkar dan Fatwa Haram
Kontroversi isu keagamaan sangat terasa dalam kampanye Pemilu 1971. Dalam upaya memojokkan Golkar, kalangan muslim dan jurkam Partai NU menyerukan kepada komunitas muslim agar “La taqrabu hadzihisy syajarah” (Jangan dekati pohon itu; maksudnya: Jangan dekati Pohon Beringin/jangan pilih Golkar). Kampanye ini ditujukan kepada kalangan muslim agar menjauhi Golkar dan memberikan suara mereka kepada NU.

Jurkam Golkar bereaksi dengan mengatakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak amal dan karyanya serta paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menggunakan hadis ini, jurkam Golkar menyerukan agar orang-orang Islam memilih Golkar yang banyak amal dan karyanya bagi masyarakat dan bangsa.

Kontroversi isu keagamaan serupa muncul lagi dalam kampanye Pemilu 1977. Ketua Majelis Pertimbangan PPP dalam upayanya meraih dukungan politik dari umat Islam mengeluarkan fatwa yang menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam memilih PPP.

Ia mengatakan, demi menjunjung tinggi agama dan hukum Allah, setiap muslim yang berpartisipasi dalam Pemilu 1977, baik pria maupun wanita, terutama anggota PPP, wajib hukumnya memilih PPP. Umat Islam yang berpartisipasi dalam pemilu tetapi tidak memilih PPP, mereka telah meninggalkan hukum Allah.

Kontroversi isu keagamaan serupa mencuat lagi dalam kampanye Pemilu 1982. Jurkam PPP mengklaim, mencoblos tanda gambar PPP sama dengan memilih Islam, sedangkan mencoblos tanda gambar partai lain, khususnya Golkar, bukan pilihan yang islami.

Jurkam PPP bahkan melabel Golkar sebagai Golkur (Golongan Quraisy), yaitu golongan kafir Quraisy di Mekkah yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Jurkam Golkar cepat menangkis “serangan” jurkam PPP.

Amir Moertono (ketum Golkar) angkat suara dengan menyatakan, mencoblos tanda gambar partai dalam pemilu semata-mata merupakan masalah politik dan tidak terkait dengan akidah, hukum agama, dan ketaatan kepada agama.
 
Perempuan Haram Jadi Capres
Menjelang Pemilu 1999, jenis kelamin capres menjadi isu keagamaan yang kontroversial. Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) di Jakarta mengeluarkan rekomendasi bahwa capres-cawapres (periode 2000-2004) harus laki-laki. Itu berarti, perempuan tidak direkomendasi untuk menjadi capres-cawapres.

Rekomendasi KUII ini jelas hendak mengganjal Megawati Soekarnoputri (ketum PDIP) untuk maju sebagai capres. Larangan perempuan menjadi kepala negara biasanya didasarkan pada pandangan fikih klasik dan penafsiran klasik Surah Annisa’ ayat 34: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.”
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak