alexametrics

Tunjangan 120.755 Guru Madrasah Sampai Saat Ini Belum Cair

loading...
Tunjangan 120.755 Guru Madrasah Sampai Saat Ini Belum Cair
Tunjangan 120.755 Guru Madrasah Sampai Saat Ini Belum Cair
A+ A-
Resah melanda 120.755 guru madrasah. Bagaimana tidak, sejak 2015 hingga saat ini mereka tidak juga mendapat tunjungan kinerja (tukin).

Anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebesar Rp2,9 Triliun. Tukin di berikan kepada guru PNS Kementerian Agama (Kemenag) yang belum sertifikasi atau tunjangan profesi guru (TPG). Tukin di bayar 100 % bergantung grade atau tingkat jabatannya.



Kemarin pemerintah, dalam hal ini Kemenag, menjamin tukin akan cair. Namun di pastikan pembayaran tidak bisa segera di lakukan karena masih ada sejumlah kendala seperti peraturan dan validasi data. Paling cepat hak yang sangat dibutuhkan para guru madrasah baru bisa dinikmati pada 2019 nanti.

Direktur Guru Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Suyitno pun berharap para guru PNS yang berada di Kementerian Agama tidak resah. Dia menegaskan pihaknya sudah menempuh berbagai tahap agar tukin bisa dicairkan tahun depan.

‘’Bila proses berjalan lancar, kemungkinan dana tersebut baru bisa dicairkan 2019. saya tidak bisa memastikan bulannya apa. Namun, kami optimis akan terealisasi 2019,’’ katanya saat konferensi pers di kantor Kemenag, Jakarta, kemarin. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku memberi perhatian khusus terhadap masalah ini.

Karena itu, dia meminta para guru sedikit lebih bersabar karena proses administrasi yang harus ditempuh cukup panjang. Lukman mengklaim memantau langsung perkembangan laporan penanganan tukin.

“Ini semata-mata karena memang belum mendapat persetujuan dari Kemenkeu. Jadi sekali lagi, para guru tidak khawatir karena mekanisme yang proper telah ditempuh oleh Kemenag dan datanya dapat di pertanggungjawabkan. Bila proses berjalan lancar, kemungkinan dana tersebut baru bisa di cairkan tahun depan,” ujar dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah agar segera mencairkan turkin tersebut. Hal ini dilakukan karena turkin untuk guru madrasah sudah seharusnya segera dibayar lantaran dasar hukumnya sudah sangat kuat sekali, yakni perpres.

“Sangat disayangkan apabila kendala pencairan itu hanya karena persoalan administrasi, sebab ini menyangkut hidup guru yang sudah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berulang kali sampaikan ke Kemenag, ke Kemenkeu, serta Kepala Bappenas.

Bahkan, kami juga sudah sampaikan ke Wapres,’’ katanya. Politikus Partai Gerindra ini menyatakan pihaknya mendukung apabila Kemenag mengajukan tambahan anggaran untuk secepatnya mengatasi utang tunjangan tersebut. Legislator dari dapil Jawa Barat ini berpendapat, Kemenag juga bisa memanfaatkan sisa dana tahun lalu, namun perlu diperhatikan adalah data sasaran guru yang harus terus diperbarui.

Menunggu Peraturan

Belum dibayarkannya tukin disebabkan beberapa persoalan. Salah satunya terkait dengan peraturan, yang hingga kini masih harus didetailkan terlebih dulu. Suyitno mengungkapkan, tukin itu diberikan sesuai dengan Perpres No 154/ 2015 yang diteken Presiden Jokowi jelang akhir 2015.

“Tukin belum bisa dicairkan karena menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29/2016 dulu sebagai aturan turunan perpres. ‘Terakhir, kami harus membuat petunjuk teknis pembayarannya lagi agar tidak salah,’’ jelasnya. Kemenag pun harus melakukan pendataan dan verifikasi kembali agar anggaran tukin sesuai dengan kebutuhan.

Suyitno mengaku proses tukin terhambat karena Kemenag juga harus mengurusi pembayaran imppasing terhutang bagi guru non-PNS. Namun, katanya, pada lalu Menteri Agama sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar tukin bisa dibayarkan.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak