alexametrics

Urgensi Penyatuan Pengujian Peraturan

loading...
Urgensi Penyatuan Pengujian Peraturan
Jamaludin Ghafur, Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi FH UII Yogyakarta, Kandidat Doktor FH UI Jakarta.Foto/Istimewa
A+ A-
Jamaludin Ghafur

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi FH UII Yogyakarta, Kandidat Doktor FH UI Jakarta

PERMOHONAN pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 20 Tahun 2018 tentang larangan nyaleg bagi mantan napi koruptor sampai saat ini belum menemui titik terang. Mahkamah Agung (MA) belum juga memberikan putusan dan bahkan menangguhkan kasus ini dengan alasan menunggu pengujian UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai terlebih dahulu.

Mandeknya proses persidangan di MA tersebut telah mencuatkan kembali kegaduhan politik, terutama setelah keluarnya keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang membolehkan mantan napi koruptor maju sebagai caleg. Menurut Bawaslu, PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu yang secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi.

Dalam teori perundang-undangan, pertentangan norma suatu peraturan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi merupakan sebuah persoalan serius karena hakikatnya, peraturan yang lebih rendah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya. Peraturan yang lebih tinggi merupakan sumber legitimasi bagi keberlakuan peraturan di bawahnya.

Karenanya berlaku asas lex superior derogat legi inferior, yakni hukum yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Artinya jika terdapat pertentangan norma antarkeduanya, yang berlaku adalah peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi.

Secara berurutan, kedudukan (derajat) peraturan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 adalah: (a) UUD 1945, (b) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (d) peraturan pemerintah, (e) peraturan presiden, (f) peraturan daerah provinsi, dan (g) peraturan daerah kabupaten/kota.

Problem Dualisme Pengujian Peraturan

Kebenaran akan adanya kontradiksi norma peraturan harus diuji terlebih dahulu di lembaga yudisial. Saat ini pengujian peraturan dilakukan dua lembaga, yaitu pengujian UU terhadap UUD yang menjadi kompetensi MK (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) dan pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU sebagai yurisdiksi MA (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945).

Model dualisme ini mengandung sejumlah persoalan. Pertama, ada kemungkinan terdapat peraturan di bawah UU tidak bertentangan dengan UU, tetapi bertentangan langsung dengan UUD 1945. Bila hal ini terjadi, tidak akan ada satu pun lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian.

MA tidak memiliki kompetensi untuk mengadili karena peraturan yang akan menjadi batu ujinya adalah UUD. Sementara MA hanya berwenang mengujinya dengan UU. Begitu juga MK tidak berwenang memeriksanya karena objek peraturan yang akan diuji adalah peraturan di bawah UU, sementara kompetensi MK adalah menguji UU.

Kedua, bila sebuah peraturan di bawah UU yang diduga bertentangan dengan UU sedang diperiksa oleh MA, tetapi pada saat yang bersamaan UU yang menjadi batu ujinya juga sedang diadili di MK, sangat mungkin terjadi hal berikut. MA menyatakan peraturan di bawah UU tersebut tidak bertentangan dengan UU. Sementara pada saat bersamaan MK membatalkan UU yang dijadikan acuan oleh MA tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bila hal demikian terjadi, putusan MA akan menjadi sia-sia karena secara hukum, jika suatu peraturan dinyatakan tidak berlaku/batal, secara otomatis peraturan di bawahnya yang menginduk pada peraturan yang dibatalkan tersebut juga harus dianggap tidak sah.

Memang, kemungkinan terjadinya hal demikian telah diantisipasi melalui Pasal 55 UU MK yang menyatakan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK sampai ada putusan MK.

Ketentuan tersebut di satu sisi memberikan solusi agar ada konsistensi antara putusan MA dan MK dalam pengujian peraturan yang masih memiliki keterkaitan. Namun pada sisi yang lain, mekanisme ini sangat berpeluang melanggar hak konstitusional warga negara, terutama bila aturan yang sedang dihentikan pemeriksaannya oleh MA tersebut membutuhkan putusan yang segera karena keberlakuan peraturan tersebut dibatasi tenggat waktu.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak