Dinilai Tegas terhadap Isu Korupsi, Sikap PDIP Diapresiasi

JAKARTA - Pengamat politik mengapresiasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena responsif dalam menangani kasus korupsi menyangkut kadernya.PDIP dinilai partai yang sering melaksanakan pemecatan langsung kader yang terkena kasus korupsi, khususnya bila terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay membeberkan, sampai dengan saat ini sedikitnya sudah ada 34 calon anggota legislatif (caleg) berlatar belakang narapidana korupsi yang sudah diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terbanyak adalah dari Partai Gerindra yang disusul oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara empat parpol yang tidak memiliki satu pun caleg mantan koruptor, yaitu PDI Perjuangan, PKB, PPP, dan PSI.Menurut Direktur Aukflarung Institute, Dahroni Agung Prasetyo, sejak awal PDIP memang terlihat sebagai partai yang konsisten dalam pemberantasan korupsi. PDIP adalah partai yang terkenal selalu mengambil sikap tegas bila ada kadernya terlibat kasus demikian.
"Misalnya, jika ada kader PDIP di OTT, PDIP langsung melakukan pemecatan seketika. Bukan sekedar omongan saja. Karena seketika juga pemberhentian dilakukan, suratnya pun disampaikan ke publik. Jadi tak asal klaim saja," kata Dahroni, Senin (10/9/2018).

Hal itu terbukti dalam kasus terakhir menyangkut puluhan anggota DPRD Malang. PDIP langsung memecat anggotanya yang terlibat kasus itu.

"Silakan saja dibandingkan dengan partai lain. Buka saja catatan, apakah mereka melakukan langkah sama dengan PDIP," tandasnya.
Berdasarkan penelusurannya, kata dia, PDIP pernah mencanangkan diri sebagai partai pelopor antikorupsi. Komitmen itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rakernas I di Bandung, Jawa Barat, tahun 2011.

"Di Rakernas Bandung, PDIP sudah menegaskan sikap sebagai partai pelopor pemberantasan korupsi. Tak heran bila PDIP tak pernah terkena stigma, sebut saja seperti Partai Demokrat yang sampai sekarang belum bisa lepas dari kasus menyangkut Nazaruddin," ulas Dahroni.

Dia melanjutkan, PDIP tak sekadar mengikrarkan diri sebagai partai pelopor antikorupsi. Sikap itu dilembagakan lewat tata cara keorganisasian. Hal itu terbukti dengan cara PDIP yang menata sistem rekrutmen calon kepala daerah dan calegnya.

Para calon wajib mengikuti sejumlah proses penyaringan. Mulai dari proses administratif, tes psikotes, hingga wawancara mendalam. "Ini bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan calon kepala daerah dan caleg benar-benar berkualitas," tandasnya.

PDIP juga menjadi partai pertama yang melaksanakan pendidikan kader lewat sekolah partai. Setelah lolos tes awal, para calon kepala daerah maupun caleg, harus mengikuti sekolah itu. Salah satu materi utamanya adalah terkait permasalahan hukum dan korupsi.

Risetnya menunjukkan PDIP memang mengundang sejumlah pemateri, baik dari KPK maupun penegak hukum lainnya untuk mengisi tema itu di sekolah partai.

"Ini bagus untuk mengingatkan para calon kepala daerah, dan para caleg, terkait rambu-rambu yang harus mereka perhatikan sehingga tak terjebak dalam tindak pidana korupsi," ucap Dahroni.Makanya, bagi dia, tak heran bila di pilpres 2019, PDIP menjadi satu-satunya dari jajaran partai besar yang benar-benar klir dari isu caleg mantan napi korupsi.
"Semua mantan napi korupsi yang jadi caleg langsung dicoret," tandasnya.