Pendidikan yang Memunggungi Laut

Anggi Afriansyah

Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

RAGAM potensi kelautan di Indonesia begitu luar biasa. Data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai sekitar 5,8 juta km², terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WNPRI). Selain itu ada potensi perikanan budidaya laut seluas 12.123.383 hektare. Juga ada sumber daya hayati seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Namun, dari laporan tersebut, merujuk Data Potensi Desa 2014 hanya sekitar 21,16% desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan, yaitu 18,19% di perikanan tangkap dan 2,97% di perikanan budidaya. Kondisi tersebut menunjukkan betapa belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan Indonesia.

Meskipun demikian, menurut rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2018, pertumbuhan PDB sektor perikanan selalu di atas PDB Nasional dan PDB sektor Pertanian. Sampai triwulan III 2017 pertumbuhan 6,79% dengan nilai PDB sektor Perikanan sebesar Rp 169.513,10 miliar. Kemudian total produksi Perikanan Nasional sebesar 23,26 juta ton, Perikanan Tangkap sebesar 6,04 juta ton, dan Perikanan Budidaya 17,22 juta ton.

Selain itu pemerintah pun memiliki kesadaran akan keterbatasan pengelolaan potensi kelautan tersebut. Sehingga salah satu agenda yang disebut dalam RPJMN 2015-2019 adalah memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Juga beberapa kali Presiden Joko Widodo menyebut bahwa lama bangsa Indonesia memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi samudera. Padahal menurutnya di lautlah masa depan Indonesia.

KKP memang dipacu untuk meningkatkan produktivitas perikanan Indonesia. Baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya, pemerintah terus meningkatkan kapasitas untuk alat, penguatan daya saing, pengelolaan ruang laut, pengawasan, riset dan SDM, dan pengendalian mutu. Sebagai contoh, untuk perikanan tangkap ada begitu banyak program prioritas KKP antara lain pemberian bantuan bagi nelayan sebanyak 513 kapal penangkap ikan dan kapal angkut, 1.702 alat tangkap, 100 unit bantuan mesin kapal perikanan, 500.000 asuransi nelayan, 16 lokasi pembangunan TPI Higienis, 10 lokasi kampung nelayan percontohan, 4 lokasi pembangunan TPI Perairan darat, 400 orang observer di atas kapal perikanan, 1 lokasi bengkel kapal, 3 lokasi nelayan percontohan dan 4 lokasi SKPT (KKP, 2018).

Sementara itu untuk aspek penguatan SDM akan dilakukan 6.550 pelatihan masyarakat, 1.200 pelatihan aparatur, 4.000 penyuluhan kelompok pelaku usaha, 5.156 bantuan operasional penyuluhan perikanan, 7.943 orang pendidikan vokasi, 6.500 sertifikasi kompetensi, 80 lokasi sistem informasi sentra nelayan, 35 rekomendasi riset kelautan dan perikanan, 27 sarpras riset, pelatihan dan penyuluhan, 6 paket model sosial ekonomi, 19 paket data dan informasi kelautan dan perikanan (KKP, 2018).

Mulai dari Pendidikan

Lalu bagaimana pendidikan kemaritiman kita? Sudah beberapa tahun ini, pemerintah mulai menyadari bahwa pendidikan kita memang cenderung memunggungi laut. Kesan tersebut masih nampak sampai saat ini, meskipun pemerintah mulai bergerak untuk memperbaiki pendidikan kemaritiman di negeri ini, khususnya untuk pendidikan vokasi. SMK Kemaritiman adalah salah satu dari empat program prioritas disamping SMK Ketahanan Pangan, SMK Pariwisata, dan SMK Industri Kreatif. Saat ini, SMK Kemaritiman memiliki empat spektrum keahlian bidang kemaritiman yaitu pelayaran kapal penangkap ikan, pelayaran kapal niaga, perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Di Indonesia ada 13.816 SMK Kemaritiman yang terdiri dari 663 SMK Kelautan dan 273 SMK Kelautan dengan total siswa sebanyak 10.269 (PSMK Kemdikbud, 2017).

Namun, yang menjadi persoalan, jika merujuk pada data analisis peluang kebutuhan kerja untuk lulusan SMK yang dirilis Direktorat PSMK Kemdikbud (2017), untuk bidang keahlian perikanan dan kelautan pada 2016 hanya ada 17.249 lulusan. Padahal ada 3,3 juta peluang dan kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut. Artinya masih ada kekurangan yang amat besar untuk kebutuhan tenaga kerja sektor ini.

Permasalahan lainnya, kurikulum SMK yang ada saat ini memang cenderung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan global. Tak mengherankan jika setiap tahun, perusahaan-perusahaan asing langsung merekrut lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Daya tarik jaminan kesejahteraan dari perusahaan-perusahaan asing tersebut tentu saja memikat lulusan SMK. Mereka akan lebih memilih memasuki pasar kerja global yang memiliki tawaran menggiurkan.

Jika kita mendatangi SMK Kemaritiman yang sudah maju, ada mekanisme ijon siswa, khususnya untuk bidang keahlian pelayaran kapal penangkap ikan dan pelayaran kapal niaga. Para siswa sudah ditawari untuk bekerja bahkan ketika mereka masih di bangku sekolah. Ini nampak pada temuan penelitian yang dilakukan oleh P2 Kependudukan LIPI di Cirebon dan Sukabumi pada 2014. Ketika dilakukan penelitian SMK Kemaritiman di 2017 dan 2018 di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo kondisi yang sama masih terjadi. Lulusan SMK Kemaritiman lebih banyak terserap ke pasar kerja nasional maupun global.

Lalu bagaimana dengan siswa yang tidak terserap ke pasar kerja nasional dan global? Salah satu temuan menarik di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, alih-alih menjadi nelayan, karena ada potensi di wilayah tersebut, para siswa tersebut kemudian menjadi anggota TNI, Polri, dan menjadi petugas keamanan di beberapa perusahaan swasta. Kondisi tersebut terjadi karena pola pendidikan yang mengedepankan kedisiplinan dan pembangunan fisik siswa membuat mereka terlatih dan teruji dengan bidang profesi tersebut. Dan akhirnya yang menjadi nelayan justru amat terbatas, karena pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan di sekolah memang bukan diperuntukkan menjadi nelayan ataupun memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di daerahnya, tetapi untuk bekerja di perusahaan pelayaran maupun perikanan.

Kondisi tersebut terjadi karena kualifikasi yang dididik di sekolah formal lebih mengedepankan pada kebutuhan nasional dan global. Sebab itu, pengupayaan pendidikan dan pelatihan bagi siapapun yang berminat mengeksplorasi sumber bahari yang ada di daerah menjadi amat krusial. Pendidikan dan pelatihan bagi para nelayan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkup nasional dan Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah tersebut.

Karena, selama ini para nelayan lebih cenderung mendapatkan ilmu melaut maupun memanfaatkan potensi laut melalui getok tular, berbagi kisah dan pengalaman dari nelayan senior ke nelayan muda. Karena juga jika mengandalkan pelatihan maupun bantuan dari pemeritah akan sangat terbatas jumlahnya. Yang dibutuhkan adalah kombinasi pemanfaatan teknologi modern dengan kearifan lokal perlu terus dikembangkan. Di DI Yogyakarta misalnya, ada sosok Suwarman Partosuwiryo dari DKP DI Yogyakarta yang sejak tahun 1982 bergelut dengan dunia kenelayanan dan kemudian menghasilkan tulisan terkait Pranata Mangsa penangkapan ikan merujuk pada kearifan lokal.

Keberhasilan penguatan melalui baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal menjadi sangat penting untuk mengupayakan optimalnya pemanfaatan sumber daya laut Indonesia yang begitu melimpah. Pemerintah daerah yang memiliki potensi kelautan yang kaya mesti mengarahkan kebijakan yang menghadap laut. Seperti di DI Yogyakarta dengan visinya Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Mengajak serta masyarakat untuk mengoptimalkan basis lokalitas kelautan yang menjadi kekayaannya. Signifikansi pendidikan dan pelatihan yang menghadap laut bukan justru memunggunginya menjadi sangat krusial.