alexametrics

PKS dan Post-Islamisme

loading...
PKS dan Post-Islamisme
sejumlah petinggi PKS mengatakan bahwa Sandiaga mewakili generasi pasca-Islamisme atau post-Islamisme. Dokumen/SINDOnews
A+ A-
Satrio Wahono
Sosiolog dan Magister Filsafat UI, Pengajar Sosiologi Politik
di FEB Universitas Pancasila

Akhirnya teka-teki seputar siapa yang akan berlaga pada Pemilihan Pre­si­den (Pilpres) 2019 terjawab su­dah. Tanding ulang antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan hadir kembali. Hal yang mengejutkan adalah pilihan calon wakil presiden (cawapres) mereka: KH Ma’ruf Amin di kubu Jokowi dan San­diaga Uno sebagai pendamping Prabowo. Tak pelak, dua pi­lih­an kejutan ini masih meng­un­dang hiruk-pikuk opini dan ana­lisis hingga kini.

Namun satu hal yang lebih menarik tapi luput di tengah ingar-bingar itu adalah per­nya­taan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal Sandiaga Uno. Tak lama sesudah pengumuman pen­­calonan Sandiaga, se­jum­lah petinggi PKS mengatakan bahwa Sandiaga mewakili ge­ne­rasi pasca-Islamisme atau post-Islamisme.



Tak pelak pernyataan ini me­narik untuk diulik lebih jauh. Sebab PKS selama ini di­kenal sebagai sebuah partai yang justru berplatform ideo­logi Islamisme. Lantas apakah pernyataan PKS ini bisa kita ar­tikan sebagai pergeseran ideo­logis di tubuh partai ini menuju post-Islamisme? Apa pula yang di­maksud sebagai post-Is­la­mis­me? Tulisan singkat ini akan mencoba menjawabnya.

Islamisme Moderat

Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa sejak pen­di­rian­nya, Partai Keadilan (PK) yang ke­mudian bertransformasi men­jadi PKS pada Pemilu 2004 akibat gagalnya PK me­me­nuhi parliamentary thre­shold pada Pemilu 1999 me­ng­usung ideo­­logi Islamisme. Ideo­logi ini sendiri per definisi memiliki tu­juan mendirikan negara atau sis­tem Islam. Mes­kipun de­mi­kian ada beragam faksi di dalam Islamisme, te­ta­pi tetap dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam atau se­tidaknya me­wu­jud­kan sis­tem yang ber­da­sar­kan ideologi Islam.

Dalam konteks ini, merujuk pada tesis master Burhanuddin Muhtadi di Australian Na­tio­nal University (Dilema PKS; Sua­ra dan Syariah, KPG, 2012, hlm 49), PKS lebih tepat di­ka­te­gorikan sebagai “Islamisme mo­derat” ketimbang “Isla­mis­me jihadis-radikal”. PKS ber­ope­rasi dalam kerangka sistem demokrasi dan menerima ga-gasan negara-bangsa (nation-state) seraya tegas mengusung ge­rakan damai yang meng­hin­dari penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan.

Terlepas dari itu, PKS secara garis umum masih banyak di­pandang orang sebagai partai Islam garis kanan yang sekadar menerima sistem demokrasi sebagai taktik untuk mencapai cita-cita ideologis atau Isla­mis­menya itu. Sebab PKS secara his­toris memang terbentuk dari ge­rakan Tarbiah yang me­ng­adop­­si pemikiran Ikhwanul Mus­lim dan Hasan al-Banna bahwa Is­lam dan negara adalah dua hal yang tidak terpisahkan.

Se­ba­gai­mana dikemukakan Greg Fealy dan Anthony Bubalo (Je­jak Kafilah, Mizan, 2007, hlm 109), gerakan Tarbiah yang nanti menjelma menjadi PKS menganggap Islamisasi negara sebagai proses bertahap yang harus dimulai dari tingkat ke­sa­lehan tinggi dalam masyarakat.
halaman ke-1 dari 2
preload video
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak