Lewat SOIFO 2018, Pemerintahan Jokowi Buka Mata Dunia

JAKARTA - Dalam kurun waktu tiga tahun antara 2015-2018, perubahan mendasar dan besar-besaran dilakukan Pemerintah Indonesia dalam sektor kehutanan. Sajian data dan fakta yang secara lengkap tersaji dalam buku The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2018, menuai apresiasi.

"Kami tahu proses pembuatan buku ini sangat berat, karena objek yang dibahas dalam buku terkait kebijakan, yang memerlukan pengumpulan, penampilan data dan bukti yang cukup,'' ujar FAO (Food and Agriculture Organization) Representative, Stephen Rudgard, dalam rilis yang disampaikan pada media, Kamis (9/8/2018).

Sehari sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar kembali memaparkan SOIFO di Jakarta, di hadapan para Duta Besar negara sahabat, dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia.

Sebelumnya SOIFO juga disampaikan dalam forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Selain FAO, apresiasi juga disampaikan Dubes Norwegia untuk Indonesia, Vegard Kaale. Ia bahkan memposting khusus apresiasi pada Menteri Siti Nurbaya melalui akun medsosnya.

"Norway congratulates minister #SitinurbayaLHK on increasing transparency and accountability in #ForestManagement during launch of #StateOfTheForestInIndonesia #SOIFO #Climateforest," tulisnya yang bermakna memberi ucapan selamat atas keberanian pemerintah Indonesia melalui KLHK meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengelolaan hutan melalui SOIFO 2018.

Ini memang pertama kalinya Pemerintah Indonesia 'blak-blakan' tentang kondisi hutan Indonesia dari masa ke masa, disertai langkah-langkah koreksi yang dilakukan pemerintahan saat ini dari berbagai kebijakan di masa lalu.

"The 2018 #StateOfTheForestInIndonesia Shows forests are in better state than a decade ago #SitiNurbaya LHK #Indonesia #Climateforest," tambah Kaale dalam postingan berikutnya.

Ya, Kaale menilai bahwa kondisi hutan Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik dari satu dekade lalu. Masalah utama sektor kehutanan di Indonesia di antaranya kebakaran hutan dan kabut asap, degradasi hutan, kepemilikan tanah, konflik tenurial, dan lain sebagainya.

Semua persoalan yang kompleks dan rumit itu telah diurai satu persatu, dan kondisi terkininya menunjukkan hasil yang positif. Manfaatnya tidak hanya dirasakan bagi masyarakat Indonesia, tapi juga bagi masyarakat dunia.

Contoh dari persoalan Karhutla yang biasanya rutin membawa polusi asap secara nasional dan lintas batas antar negara, dalam kurun waktu dua setengah tahun terakhir berhasil diatasi Pemerintah Indonesia. Selain itu laju angka deforestasi juga terus menurun.

Jika pada tahun 2014 hingga 2015 laju deforestasi adalah 1,09 juta hektar, maka perlahan di era pemerintahan Jokowi mulai terjadi perubahan signifikan. Hingga 2016, deforestasi Indonesia menurun menjadi 0,63 juta hektar, dan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 tinggal 0,48 juta hektare per tahun.

Arahan Presiden Jokowi seperti menegakkan hukum, tidak ada lagi izin baru konsesi swasta di lahan gambut, kerja terpadu mengatasi Karhutla, dan lainnya, telah dioperasikan secara efektif hingga ke tingkat tapak.

Erik Solheim, Eksekutif Direktur UNEP (United Nations Environment Programme), sebuah lembaga PBB yang berkonsentrasi pada kebijakan bidang lingkungan, bahkan secara gamblang menyatakan bahwa kebijakan KLHK di bawah pimpinan Siti Nurbaya, telah membawa wajah baru Indonesia di mata dunia internasional.

"The ministry of forestry in Indonesia historically has been a deforestation ministry, (but) Ibu Siti (Nurbaya) has turned it into a forest conservation ministry (Kementerian Kehutanan di Indonesia secara historis telah menjadi kementerian deforestasi, (tetapi) Ibu Siti (Nurbaya) telah mengubahnya menjadi sebuah kementerian konservasi hutan," ujarnya.

Sebelumnya dalam paparan SOIFO 2018 yang juga dihadiri para Duta Besar negara sahabat dan perwakilan organisasi interasional, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja keras untuk memenuhi amanat UU dan pencapaian tujuan Nawacita untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

Permasalahan deforestasi, katanya, sering didorong oleh pengelolaan hutan alam yang tidak sesuai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir.

"Kami meminimalkan tumpang tindih batas dan klaim atas lahan hutan, mengelola konflik tenurial antara masyarakat dan perusahaan pada khususnya, dan melakukan agenda kehutanan sosial," ungkap Menteri Siti.