alexametrics

Personalisasi Partai Politik

loading...
Personalisasi Partai Politik
Foto/Ilustrasi/KORAN SINDO
A+ A-
Jamaludin Ghafur
Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi FH UII, Kandidat Doktor FH UI Jakarta

SALAH satu fe­no­me­na yang terjadi da­lam pembentukan koa­­lisi Pilpres 2019 ada­lah begitu kuat dan do­­m­i­nan­nya peran ketua umum (ke­tum) parpol. Ba­h­kan dapat di­ka­takan, ketum ada­lah penen­tu segala-ga­la­nya dalam par­pol ter­masuk ke­m­ana arah koalisi akan di­ba­ngun.



Figur pe­mim­p­in par­tai se­ringkali mengidentik­kan atau bahkan menya­ma­kan di­ri­nya dengan partai itu sen­diri se­­hingga menihilkan pe­ran ang­­go­tanya. Telah terjadi per­so­­na­li­sa­si dalam tubuh par­pol yang se­ha­rusnya tidak boleh ter­­jadi di ma­na seseorang dan sekelom­pok orang yang me­ngua­­sai or­ga­ni­sasi parpol meng­­­anggap par­tai politik se­ba­­gai miliknya se­hing­ga tim­bul pe­mikiran tidak adanya pe­mi­­sah­an antara urus­an pri­ba­di (pe­r­sonal) dengan organi­sa­si. Ma­ka tidak heran jika pe­nen­tu uta­ma arah koalisi (s­a­lah sa­tu­nya) sangat di­ten­tu­kan oleh se­be­rapa besar ke­utung­an yang akan didapat oleh sang ke­tua umum.

Padahal, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol men­de­fi­ni­­si­kan partai politik sebagai or­ganisasi yang bersifat nasional ­dan dibentuk oleh sekelompok war­ga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan ke­hendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan mem­be­la kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan neg­a­ra, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Ne­ga­ra Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengertian ter­sebut, parpol semestinya d­i­po­si­sikan sebagai organisasi mi­lik bersama seluruh ang­go­ta­nya. Dengan demikian, kepu­tus­an-keputusan penting tidak bo­leh dihegemoni dan di­mo­no­po­li seorang ketum tetapi harus di­bicarakan dan diputuskan ber­sama-sama seluruh ang­go­ta­nya sesuai dengan nilai-nilai per­juangan yang ada dalam par­pol tersebut.

Koalisi yang Tak Ideologis



Model koalisi yang ber­kem­bang dalam sepuluh tahun ter­akhir menunjukkan perilaku pa­r­­tai dalam meracik menu koa­­lisi dipengaruhi oleh dua ka­­rak­ter (AA GN Ari Dwi­pa­ya­na: 2011). Pertama, upaya mem­­bu­ru jabatan (office see­­k­ing), di­ma­na perilaku partai da­lam mem­ba­ngun koalisi le­bih didasarkan pa­da kehendak un­tuk mem­per­be­sar peluang d­a­lam mem­per­oleh posisi di kabinet pe­me­rin­tah­an yang akan terbentuk. Ke­dua, modus pen­cari suara (vote seek­­ing), di ma­na elite partai po­­litik da­lam membentuk koa­lisi le­bih di­dasarkan pada ­upa­ya me­me­nangkan pemilihan.
halaman ke-1 dari 3
preload video
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak