alexametrics

Nasionalisme dan Profitabilitas di Freeport-Blok Rokan

loading...
Nasionalisme dan Profitabilitas di Freeport-Blok Rokan
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI/ Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI/ Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

KEBIJAKSANAAN dan langkah pemerintah menargetkan penguasaan Freeport Indonesia dan ladang minyak Blok Rokan bukan sekadar gagah-gagahan untuk menunjukkan nasionalisme atau pencitraan menuju tahun politik 2019. Keberanian melalui proses yang rumit itu juga harus berpijak pada kalkulasi tentang kesinambungan bisnis dan prospek keuntungan (profitabilitas) bagi negara di kemudian hari.



Bisa dipastikan bahwa pada awalnya segala sesuatunya sangat tidak mudah, sebab keduanya bukan bisnis baru atau masih direncanakan. Pemerintah merumuskan proposal pengusahaan atas kedua entitas bisnis itu ketika PT Freeport Indonesia dan PT Chevron Pacific Indonesia masih dan sedang beroperasi pada ladang bisnis masing-masing.

Maka ketika Freeport McMoran mau memberi komit­men melepaskan posisi mayoritas atau pengendali di Freeport Indonesia sebagaimana tertuang dalam head of agreement (HoA) dengan PT Inalum, pencapaian ini layak diapresiasi. Begitu juga ketika pemerintah dengan yakin dan percaya diri berani menghentikan Chevron Indonesia di Blok Rokan untuk kemudian menyerahkannya kepada Pertamina.

Keduanya bukan pekerjaan gampang, bahkan prosesnya pasti rumit. Pijakan utamanya adalah kepercayaan diri dan keyakinan bahwa perubahan-perubahan yang strategis itu tidak akan mengganggu kesinambungan dua bisnis besar itu. Selain menjaga keberlanjutannya, harus ada keyakinan dan jaminan bahwa perubahan strategis itu tetap mampu memosisikan keduanya sebagai bisnis yang profitable. Tentu saja kalkulasinya menjadi sangat rumit.

Benar bahwa negara memiliki sejumlah perusahaan atau BUMN yang bergerak di sektor pertambangan. Namun, harus diakui bahwa belum ada perusahaan di dalam negeri yang mampu dan berpengalaman mengeksplorasi dan mengelola area pertambangan yang skala dan tingkat kerumitannya sama dengan yang dikelola Freeport Indonesia.  Maka itu, perubahan manajemen di tubuh Freeport Indonesia nantinya haruslah bijaksana. Perubahan itu tidak boleh melahirkan risiko sekecil apa pun. Karena alasan itulah, kehadiran Freeport McMoran masih diperlukan, kendati porsi pemilikannya menjadi hanya 49%, dan tidak lagi menyandang status pemegang saham pengendali.

Namun, sebagai pemegang saham di Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Alu­mu­nium (Inalum) dan Freeport-McMoRan sepakat melanjutkan program jangka panjang. Dengan perpanjangan kontrak hingga 2041, Inalum dan Freeport memproyeksikan setoran dividen sebesar USD60 miliar atau setara Rp861,8 triliun kepada pemerintah Indonesia. Komitmen ini setidaknya menjadi jaminan bahwa potensi area pertambangan di Tembagapura, Papua akan terus dieksplorasi.
halaman ke-1 dari 3
preload video
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak