alexametrics

Kasus SKL BLBI, Ratas Tidak Putuskan SKL Sjamsul Nursalim

loading...
Kasus SKL BLBI, Ratas Tidak Putuskan SKL Sjamsul Nursalim
Rapat Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada 11 Februari 2004 tidak memutuskan penghapusan utang. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto/Dok
A+ A-
JAKARTA - Rapat Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada 11 Februari 2004 tidak memutuskan penghapusan utang dan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) obligor Sjamsul Nursalim.

Selain Megawati Soekarnoputri, Ratas 11 Februri 2004 dihadiri di antaranya‎ Wakil Presiden saat itu Hamzah Haz, Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ‎Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Gotong-Royong 2001-2004 merangkap Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat itu Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Kemudian ‎Menteri BUMN saat itu merangkap Wakil Ketua KKSK Laksamana Sukardi, Menteri Keuangan 2001-2004 merangkap anggota KKSK Boediono, Menteri Kehakiman saat itu Yusril Ihza Mahendra, dan terdakwa Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Syafruddin Arsjad Temenggung. Yusril kini menjadi Ketua Tim Penasihat Hukum terdakwa Syafruddin.

Fakta tentang pelaksanaan Rapat Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) 11 Februari 2004 dan tidak adanya keputusan di dalamnya tersebut disampaikan Menteri Keuangan 2001-2004 merangkap anggota KKSK Boediono. Boediono bersama Todung Mulya Lubis dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Keduanya bersaksi dalam persidangan terdakwa Syafruddin Arsjad Temenggung. Todung merupakan mantan anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) untuk KKSK yang kini Duta Besar RI untuk Norwegia.

Boediono membeberkan,‎ seingat dia mulanya total utang obligor Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI sebesar Rp4,8 triliun. Angka ini kemudian turun menjadi Rp3,9 triliun karena perbedaan penggunaan nilai kurs per dollar Amerika Serikat.

Dia menggariskan, memang ada beberapa kali dilakukan Rapat Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden saat itu Megawati Soekarnoputri. Di antaranya 7 Maret 2002 dan 11 Februari 2004. Pada Ratas 7 Maret 2002 pembahasannya tentang penyelesaian utang pemegang saham atau obligor di BPPN yang tidak kooperatif menjalankan MSAA, MRNIA, APU, dan perjanjian lain harus ditindak tegas.

Untuk Ratas 11 Februari 2004, Boediono menuturkan, Syafruddin Arsjad Temenggung selaku Ketua BPPN menyampaikan laporan tentang perkembangan penanganan utang kewajiban yang belum dibayarkan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) atas utang petambak plasma pada PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) yang diagunkan obligor Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) sekaligus pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim.

Ketika itu Syafruddin menyampaikan utang petambak sebesar Rp3,9 triliun. Dari angka itu, yang bisa dibayarkan hanya Rp1,1 triliun. Karenanya Syafruddin mengusulkan sisanya sebesar Rp2,8 triliun dihapusbukukan (write-off). Penghapusan tersebut dapat dilakukan di BPPN.

Seingat Boediono saat itu memang Syafruddin tidak menyampaikan dan melaporkan ke Presiden Megawati tentang aset berupa utang petambak yang diserahkan Sjamsul Nursalim yang misrepresentasi. Dari Ratas ini tidak keputusan apapun termasuk untuk pemberian SKL ke Sjamsul Nursalim.

"Memang ada usulan dari ketua BPPN (Syafruddin) untuk write-off. Sampai akhir sidang kabinet, tidak ada kesimpulan yang dibacakan. Jadi sampai selesai tidak ada (keputusan)," tegas Boediono di hadapan majelis hakim.

Wakil Presiden periode 2009-2014 ini membeberkan, selepas Ratas 11 Februari 2004 memang Syafruddin selaku Ketua BPPN mengirimkan surat dan ringkasan eksekutif ke KKSK dengan usulan untuk pengahapusan utang unsustainable sebesar Rp2,8 triliun dengan mendasari pada keputusan Ratas 11 Februari 2004. Padahal sekali lagi tutur Boediono, Ratas tidak ada kesimpulan dan keputusan apapun.

Berikutnya 13 Februari 2004, KKSK melakukan rapat membahas surat usulan Syafruddin. Rapat KKSK yang dihadiri di antaranya Boediono dan dipimpin Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Seingat Boediono tidak ada pembahasan berarti yang dilakukan.

Akhirnya KKSK mengeluarkan keputusan yang ditandatangani Dorodjatun. Isi keputusan di antaranya nilai utang per petambak yang bisa ditagihkan sebesar Rp100 juta, penghapusan utang pokok proporsional dan penghapusan tunggakan denda dan bunga, dan yang hanya ditagihkan adalah Rp1,1 triliun utang petambak.

Ketua JPU Haerudin mempertanyakan kenapa KKSK mengambil keputusan KKSK seperti itu. Padahal dalam Ratas 11 Februari 2004 tidak ada kesimpulan dan keputusan apapun, sebagaimana keterangan Boediono serta keterangan Dorodjatun dan ‎mantan Sekretaris Menko Ekuin sekaligus mantan Sekretaris KKSK kurun 2002- 2005 Lukita Dinarsyah Tuwo pada persidangan Senin (16/7).
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak