alexametrics

Fadli Zon: DPR RI Berkomitmen Bergabung dalam Inisiatif Open Parlemen

loading...
Fadli Zon: DPR RI Berkomitmen Bergabung dalam Inisiatif Open Parlemen
Pada 17-18 Juli 2018 delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) 2018 di Tbilisi, Georgia. Foto/Ist
A+ A-
JAKARTA - Pada 17-18 Juli 2018 delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) 2018 di Tbilisi, Georgia. Dalam KTT OGP ke-5 tersebut, Fadli Zon menegaskan komitmen dan kesiapan DPR-RI, untuk bergabung dalam Open Parliament.

"Inisiatif Open Parlemen secara global dideklarasikan sejak 2012. Satu tahun setelah deklarasi OGP, di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu inisiatornya. Jadi, Open Parlemen (OP) ini merupakan perluasan dari OGP yang mendorong semangat dan praktik keterbukaan pada lembaga parlemen. Dengan hadirnya delegasi DPR RI di KTT OGP ke-5, menandakan kesiapan dan komitmen DPR RI untuk bergabung secara formal dengan Open Parlemen,” ujar Fadli lewat rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (18/7/2018).



Tindak lanjut dari KTT OGP ke-5 ini, DPR RI akan menyusun National Action Plan (NAP) atau Rencana Aksi Nasional yang disesuaikan dengan standar internasional. Ini salah satu mekanisme formal untuk tergabung dalam Open Parlemen.

Setelah NAP, DPR RI disubmit ke Open Parlemen, selain akan ada evaluasi rutin oleh Independent Reporting Mechanism (IRM), praktik keterbukaan parlemen di Indonesia juga menjadi bersifat internasional. Hal ini sejalan dengan keputusan DPR sejak 2015 menuju parlemen modern.

“Mengacu pada hasil deklarasi 2012, ada empat tujuan dari dideklarasikannya Open Parlemen. Yaitu, mendorong kultur keterbukaan; membuat informasi parlemen lebih transparan; memudahkan akses informasi parlemen; dan memberdayakan komunikasi elektronik atas informasi parlemen (IT). Semua itu sebenarnya telah dilakukan oleh DPR sebagai wujud parlemen modern,” jelasnya.

Menurutnya, DPR selama ini sudah mengembangkan praktik keterbukaan. Prinsip Keterbukaan di DPR RI telah diterapkan pada dua hal. Keterbukaan Akses Kegiatan dan Keterbukaan Akses Dokumen.

Keterbukaan Akses Kegiatan mencakup keterbukaan rapat, keterbukaan legislasi, keterbukaan anggaran, dan keterbukaan pengawasan. Semua telah memiliki dasar ketentuannya. Seperti UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Penyusunan Peraturan Perundangan, UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Tata Tertib DPR No.1/2014.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak