alexametrics

Cegah Terorisme dengan Aturan dan Perkuat Pengawasan

loading...
Cegah Terorisme dengan Aturan dan Perkuat Pengawasan
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Terorisme adalah kejahatan lintas negara. Kejahatan ini tidak ditujukan oleh orang-orang di suatu negara terhadap negara tersebut, tetapi pelakunya bisa saja orang-orang dari negara tertentu tetapi menargetkan aset-aset, gedung, obyek vital dan bahkan orang-orang dari negara lain di negara tersebut.

Misalnya, ada sebuah negara yang kondisinya sedang porak poranda, kemudian ada pelaku teror dari berbagai negara yang ingin mengubah negara tersebut, baik itu pemerintahannya maupun ideologinya seperti yang terjadi di Irak dan Suriah oleh jaringan kelompok ISIS.

Hal tersebut sudah merupakan aksi terorisme yang dikategorikan sebagai kegiatan kejahatan lintas negara.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengungkapkan, kejahatan terorisme lintas negara bukan hanya soal aksi pelaku tetapi pihak yang terlibat pendanaan aksi terorisme ini.

Untuk mengatasi masalah terorisme yang telah dikategorikan kejahatan lintas negara, kata dia, butuh sinergi antarbangsa.

"Pendanaan ini bisa saja berasal dari orang atau organisasi tertentu dari suatu negara, tetapi untuk diberikan kepada warga dari lain negara untuk melakukan suatu tindakan terorisme. Tapi, kadang aksinya bukan di negaranya sendiri, tapi negara lain. Dikatakan trans nasional karena berkaitan lebih dari satu negara. Untuk itu sinergitas antarbangsa dalam upaya menanggulangi terorisme itu sangat penting,” tutur Hikmahanto, di Jakarta, Kamis 12 Juli 2018.

Menurut dia, perlu ada upaya bersama negara-negara lain dan masyarakat internasional untuk memerangi terorisme.

Hikmahanto menyebut ada tiga hal upaya sinergi antarnegara dalam menanggulangi terorisme. Pertama, seperti yang telah dilakukan musyawarah dari negara negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membuat resolusi.

“Resolusi PBB ini ada yang berupa resolusi Dewan Keamanan PBB maupun resolusi Majelis Umum PBB. Dalam sejumlah resolusi ini disebutkan negara-negara punya kewajiban untuk memerangi terorisme. Mereka akan bekerja sama, baik mulai dari aparaturnya, aparatur penegak hukum maupun intelijennya untuk melakukan suatu tindakan terhadap para pelaku teror,” tuturnya.

Di samping itu, kata dia, PBB telah mendorong negara-negara untuk memiliki aturan-aturan di dalam negeri yang bisa mengkriminalkan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan teror.“Biasanya melalui pendanaan antarnegara lalu kemudian untuk para pejuang teror dari suatu negara ke negara lain dan seterusnya,” ucapnya.

Upaya kedua, sambung Hikmahanto, antarnegara menjalin kerja sama. Misalnya Indonesia bekerja sama dengan Australia atau dengan Amerika Serikat untuk membangun kapasitas dari para individu untuk melawan para pelaku teror.

“Ini yang sering dilakukan Indonesia, kita juga saling tukar informasi, mendapatkan informasi dan lain-lain. Misalnya para pelaku teror yang ada di perairan-perairan tertentu kita harus juga bekerja sama seperti Indonesia dengan otoritas di Filipina,” ujar Hikmahanto.

Upaya ketiga, lanjut dia, masyarakat internasional yang bukan dari naungan PBB dapat juga secara rutin menggelar pertemuan untuk saling bertukar informasi dan kerja sama lainnya untuk memerangi terorisme

“Cara ini merupakan hubungan antarnegara secara multilateral dengan melakukan berbagai upaya. Terutama sekali negara-negara yang terpapar oleh para pelaku teror dari berbagai negara. Nah ini perlu dilakukan upaya bersama untuk memerangi teror itu,” katanya.Selain itu, lanjut dia, untuk mencegah pendanaan terorisme, hal ini berkaitan dengan dunia perbankan. Menurut dia, pihak bank juga harus sensitif.Menurut dia, perbankan di Indonesia sudah mempunyai sistem untuk mengantisipasi aliran dana yang patut didurigai.

“Bank harus menggontak orang yang menerima dana itu untuk memastikan itu bukan dana yang berkaitan terorisme. Tapi ini agak sulit jika transaksi tersebut tidak melalui perbankan,” katanya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak