Tunggu Titah PKS, Ahmad Heryawan Siap Maju Pilpres 2019

BANDUNG - Mantan gubernur Jawa Barat dua periode Ahmad Heryawan menyatakan kesiapannya maju di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Aher, sapaan akrabnya, mengaku terus melakukan lobi-lobi politik demi memuluskan niatnya itu.

Namun, meski telah siap dan dorongan kepadanya untuk maju ke ajang Pilpres 2019 semakin kuat, Aher menyatakan, tetap akan menunggu keputusan PKS, partai yang selama ini menaunginya, terkait siapa sosok calon presiden/calon wakil presiden (capres/cawapres) yang akan diusungnya.

Diketahui, Aher menjadi salah satu dari sembilan nama yang kini tengah digodok DPP PKS sebagai bakal kandidat capres/cawapres. Selain keputusan partai, Aher menyatakan, kesiapannya maju Pilpres 2019 juga akan sangat bergantung pada koalisi yang dibangun oleh partainya.

"Pada prinsipnya saya siap jika dipandang pantas untuk menjadi pimpinan nasional. Dan sekali lagi saya sering mengatakan bahwa kesiapan kita tidak berdiri sendiri karena pasti terkait dengan keputusan partai juga terkait dengan koalisi partai. Pada dasarnya kita akan ikut mekanisme ini sampai ada keputusan akhir," papar Aher di Bandung, Rabu (11/7/2018).

Aher meyakinkan, meski tak terlalu diumbar ke publik, namun dirinya terus melakukan komunikasi dan lobi-lobi politik dengan partai, para tokoh, hingga sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju ke ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia itu.

"Tentu tidak harus diungkapkan kepada khalayak yang ada, kecuali pada suatu saat mungkin ketika kita bertemu dengan tokoh yang juga dijagokan untuk kandidat nasional, mungkin ya kan akan diketahui oleh publik nanti," katanya.

Disinggung soal sikap partainya yang hingga kini belum memutuskan kandidat capres/cawapres yang akan diusungnya, Aher menjelaskan, PKS masih memiliki waktu sebelum benar-benar memutuskan sosok yang paling pantas diusung sebagai kandidat capres/cawapres hingga batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres, 10 Agustus 2018 mendatang.

"Sepanjang tanggal 10 (Agustus 2018) belum ada, sepanjang sebelum tanggal 10 kemudian pencapresan belum konkrit, ya berarti tunggu sampai konkrit dan tunggu sampai tanggal 10," katanya.

Terlebih, lanjut Aher, semua pihak juga kini tengah menantikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencapresan (presidential threshold). Aher menilai, MK patut diapresiasi jika akhirnya memutuskan presidential threshold 0 persen. Sebab, rakyat Indonesia akan memiliki banyak pilihan terkait calon pemimpinnya kelak.

"Kan akan lebih gemuruh lagi kalau pencalonan PT-nya itu di nol (persen) kan. Saya kira makin banyak pasangan calon ke depan yang muncul, menurut saya akan lebih bagus ya karena demokrasi akan semakin sehat melihat pilihan masyarakat juga makin beragam," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menyatakan, PKS enggan hanya menjadi penggembira dalam ajang Pilpres 2019. Tifatul bahkan mengultimatum akan meninggalkan Partai Gerindra yang selama ini menjadi mitra koalisinya jika PKS tidak diberikan kesempatan untuk memasang kadernya sebagai capres/cawapres di Pilpres 2019.

"Jadi sesuai dengan kesepakatan awal, dengan Gerindra kita tetap masih mencalonkan Pak Prabowo, so far berpasangan dengan Cawapres dari PKS. Itu enggak bisa ditawar-tawar, cawapres harus dari PKS," ujar Tifatul Sembiring di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

"Kalau mau kami mau disuruh dukung-mendukung aja, mungkin enggak ini, mungkin kita lebih baik jalan masing-masing aja," katanya.