Indonesia Sayangkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB

JAKARTA - Indonesia menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB dinilai penting sebagai sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

"Indonesia tentu sangat menyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel dimana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu," kata anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Evita Nursanty, Rabu (20/6/2018).

"Kita terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya tapi proses itu kan butuh dukungan, dan bukan dengan cara keluar," tambahnya.

(Baca juga: AS Minggat, Rusia Daftar Jadi Anggota Dewan HAM PBB)

Hal itu disampaikan menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB yang diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS.

Menurut Evita, Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

"Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan menjadi bentuk komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM," ucapnya.

Dengan keluarnya AS itu, lanjut Evita, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adi daya itu yang ingin disebut sebagai pemimpin global yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia semua orang di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan juga kesejahteraan dunia.

Apalagi sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral antara lain dari Paris Agreement (Iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran, dan lainnya.

Evita menambahkan, kerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

Itu sebabnya Evita mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk bersama-sama negara-negara lainnya di dunia untuk terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

"Kita dukung Kemlu RI untuk menegakkan dan mengembangan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB," sambungnya.