alexametrics

Kritik dan Heteronomi Komunikasi

loading...
Kritik dan Heteronomi Komunikasi
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto. Foto/KORAN SINDO
A+ A-
Gun Gun Heryanto Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

 

 

AKHIR-akhir ini media massa dan media sosial ra­mai memper­bin­cang­kan ragam kritik terhadap Jo­kowi baik pada program ker­ja pemerintah, partai pen­du­kung, gaya kepemimpinan mau­pun pribadi. Kritik men­ca­pai titik kulminasi seiring de­ngan konteks datangnya musim kontestasi elektoral 2019.

 

Ada kritik yang bersifat konstruktif, tetapi banyak juga kritik yang tak memadai sebagai pemantik dialektika akibat tak jelasnya logika dan data. Yang merisaukan adalah menguatnya fenomena peng­kri­tik dan yang dikritik sama-sa­ma abai dengan perdebatan cer­das dan membangun kultur de­mokrasi yang sehat ber­lan­das­kan etika, hukum, dan ke­adab­an berpolitik.

 

Narasi Oposisi 

Fenomena kritik sesung­guh­nya hal yang lumrah terjadi di negara demokrasi. Salah sa­tu prinsip fundamental dalam demokrasi adalah kebebasan berekspresi. Universal Decla­ra­tion of Human Right  pada Si­dang Umum PBB 10 Desember 1948 telah menjamin kemer­de­kaan berpikir, berke­ya­kin­an, dan kebebasan menge­luar­kan pendapat. Konstitusi kita juga jelas dan tegas menjamin hal ini. Pada UUD 1945 Pasal 28 disebutkan bahwa kemer­de­kaan berserikat dan ber­kum­pul, mengeluarkan pikir­an dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

 

Perlindungan atas ke­be­basan berpendapat ini juga ter­da­pat pada UU No 9/1998 ten­tang Kemerdekaan Me­­nyam­pai­kan Pendapat di Mu­­ka Umum. Pada Pasal 1 di­se­but­kan bahwa kemer­de­ka­an me­nyampaikan pen­da­pat adalah hak setiap warga ne­gara untuk menyampaikan pi­kiran de­ngan lisan, tulisan, dan seba­gai­nya secara bebas dan ber­tang­gung jawab sesuai dengan ke­tentuan peraturan perun­dang-undang­an yang berlaku. De­ngan de­mi­kian je­las dan tegas bahwa ciri utama ber­de­mo­krasi adalah ke­be­bas­an ber­pend­apat yang di­lin­dungi. Mes­ki demikian hak seseorang ter­ma­suk hak me­nyam­paikan pen­da­pat diba­tasi kewajiban­nya un­tuk me­naati ragam pera­tur­an per­undang-undangan ser­ta diba­tasi oleh keberadaan hak orang lain. 

 
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak