alexametrics

Minyak Sawit yang Berkelanjutan

loading...
Minyak Sawit yang Berkelanjutan
Certified Sustainability Reporting Specialist, Elvia Ivada. Foto/KORAN SINDO
A+ A-
Elvia Ivada
Certified Sustainability Reporting Specialist,
Pengajar pada Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS,
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNS



RESOLUSI parlemen Uni Eropa mengenai palm oil and deforestation of rainforests yang dikeluarkan pada 4 April 2017 ditengarai banyak pihak sebagai suatu mekanisme untuk melakukan pelemahan industri kelapa sawit Indonesia dan upaya monopoli minyak sawit dan produk turunannya di Uni Eropa.

Atau dengan kata lain memaksakan gai rah kapitalisme Uni Eropa atas negara penghasil minyak sawit, dalam hal ini yang paling banyak disebut dalam resolusi itu adalah Indonesia. Dalam pertimbangan umumnya, resolusi tersebut menyebut eksploitasi minyak sawit bukan satu-satunya penyebab deforestasi, tetapi juga meningkatnya aktivitas illegal logging dan tekanan demografis (nomor 4) dan bahwa minyak nabati lain yang di produksi dari kedelai, bunga rapeseed, dan tanaman lain memiliki jejak lingkungan yang bahkan lebih buruk daripada minyak sawit (nomor 5).

Tetap saja layak jika resolusi itu menyentak rasa nasionalisme kita dan menjelmakan keinginan membela kepentingan negara kita. Sebab terdapat salah satu seruan dalam resolusi itu untuk menghentikan penggunaan minyak nabati (termasuk sawit yang sebagian besar di impor dari Indonesia) yang menyebabkan deforestasi sebagai komponen biofuel pada 2020 (rekomendasi nomor 82).

Namun di pihak lain, ada sisi yang perlu kita cermati lebih dalam. Setidaknya ada dua hal yang akan dibahas dalam tulisan ini: sustainability dan mandatory certification.

Sustainability - Keberlanjutan

Pada resolusi tersebut kata sustainability dan sustainable banyak digunakan. Dalam bahasa Indonesia sustainability dan sustainable disebut sebagai keberlanjutan dan berkelanjutan. Berbeda dengan keberlangsungan, kesinambungan, terus-menerus dan kontinuitas, keberlanjutan dimaksudkan sebagai keberlanjutan bagi bumi agar tetap layak menjadi tempat tinggal bagi keturunan kita.

Sustainability adalah suatu konsep kebijakan yang berawal dari sebuah la poran yang dikenal sebagai Brundtland Report. Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan sosial yang terjadi di bumi menjadi pendorong munculnya Brundtland Report yang adalah suatu laporan yang dikeluarkan pada 1987 oleh The World Commision on Environmental and Development (WCED), salah satu lembaga PBB.

Untuk menjawab kekhawatiran itu, terdapat satu kalimat yang sangat terkenal dalam tulisan tersebut, yaitu tentang pembangunan berkelanjutan: pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Definisi ini menjadi acuan banyak pihak mengenai arti sustanability atau keberlanjutan. Membaca resolusi tersebut, dengan mudah kita bisa menarik simpulan bahwa industri minyak sawit kita dituding tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Bertebaran kata yang berlawanan dengan keberlanjutan (meskipun minyak sawit bukanlah satu-satunya penyebab).

Sebut saja misalnya, perubahan iklim global, alih fungsi lahan, deforestasi, polusi udara, pelanggaran HAM, kematian prematur dan kebakaran hutan, merupakan akibat (yang kebanyakan merupakan dampak tidak langsung) aktivitas produksi minyak sawit.

Mandatory Certification, Sertifikasi Wajib
Salah satu penyelesaian yang ditawarkan dalam resolusi itu adalah adanya sertifikasi yang memastikan bahwa produksi minyak sawit memenuhi kriteria keberlanjutan. Sertifikasi yang sudah dilakukan industri minyak sawit Indonesia seperti Round table Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dipertanyakan integritas ekologis dan sosialnya dan dinilai tidak dapat secara efektif menghentikan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan gambut dan hutan menjadi perkebunan sawit.

Sertifikasi tersebut (mereka menyebut bahwa ISPO adalah voluntary atau sukarela, padahal bagi perusahaan minyak sawit Indonesia, ISPO adalah sertifikasi wajib), dinilai membingungkan konsumen. Hal ini karena terdapat beberapa sertifikasi (RSPO, ISPO, dan untuk Malaysia MSPO) dan bukan sertifikasi tunggal.

Untuk itu mereka menye rukan diadakannya audit dan monitoring terhadap skema sertifikasi tersebut sehingga dapat menjamin bahwa minyak sawit yang beredar di Uni Eropa adalah minyak sawit yang memenuhi standar yang mereka tetapkan dan yang berkelanjutan.

Mereka menginginkan bahwa minyak sawit yang mereka konsumsi atau gunakan untuk biofuel adalah minyak sawit yang dalam penanaman, panen, dan produksinya tidak melanggar HAM dan tidak merusak lingkungan. Dalam hal ini sangat ditekankan dalam resolusi itu untuk diadakannya satu sertifikasi wajib yang mengikat seluruh produsen minyak sawit yang dapat meningkatkan visibilitas konsumen atas keberlanjutan produk minyak sawit dan memastikan bahwa skema satu sertifikasi tersebut dapat menjamin minyak sawit yang masuk ke Uni Eropa adalah minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan.

Apa yang Harus Kita Lakukan?

Menyikapi resolusi tersebut, yang bisa dilakukan oleh industri minyak sawit dan pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, menunjukkan komitmen keberlanjutan dengan mendorong semangat keberlanjutan di setiap tahap dan lini produksi.

Langkah pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi ISPO pantas diapresiasi. Hanya saja pelaksanaan ISPO belum seperti yang diharapkan. Forest Watch Indonesia (FWI) pada 2017 melaporkan bahwa dari 11,6 juta hektare lahan perkebunan sawit, baru 13%-nya saja yang menerapkan ISPO. Menunjukkan keseriusannya, pemerintah berencana mengeluarkan perpres mengenai ISPO yang dimaksudkan untuk meningkatkan standar sertifikasi keberlanjutan minyak sawit Indonesia tersebut.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak